Harus Gerakan Kebudayaan dalam Mengatasi Judi

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI-Perjuangan Jatim Said Abdullah, mengatakan bahwa sejarah perjudian seiring, sejalan dengan peradaban manusia.

Meski dianggap kegiatan yang menyimpang di setiap peradaban, Meskipun demikian perjudian Sama sekali tidak terjadi musnah. Malah menjadi praktik hidup yang ada.

Sebab, perjudian Pernah terjadi muncul pada fase Mesir Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno, Sekaligus Tiongkok Kuno. Pada abad 15 perjudian berkembang secara terorganisir.

Bahkan, beberapa negara di Eropa melegalkan lotre guna melokalisir perjudian, sekaligus menambah pendapatan kerajaan.

“Karena judi yang berkembang di abad 17, mengundang para matematikawan merumuskan teori tentang probabilitas untuk membaca algoritma judi,” kata Said dalam keterangannya dikutip Senin (15/7).

Said yang Bahkan Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat RI melanjutkan, hal itu berbeda dengan di Indonesia yang bermain judi cenderung pendek pikir. Mereka banyak mengadu nasib perjudian dengan meminta wangsit di kuburan.

“Atau tempat-tempat yang dianggap keramat dengan harapan mendapatkan wangsit untuk menang judi,” ujar Said.

Tidak hanya itu, bahkan di masa pendudukan Belanda, judi dipakai untuk membiayai Konflik Bersenjata, dan memadamkan pemberontakan. Judi Bahkan alat kolonial Supaya bisa penduduk pribumi tidak kritis yang bisa membangkitkan perlawanan.

Trik ini Bahkan ditempuh orde baru dengan Kegiatan Lotre Dana Harapan, yang dikelola oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial. Padahal yayasan ini Pernah terjadi ditutup pada 1965 oleh orde lama, Meskipun demikian dibangkitkan kembali oleh orde baru dan dinaungi di bawah Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), dengan demikian orde baru melegalkan perjudian.

“Kegiatan itu diatur oleh Menteri Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. B.A. 5-4-76/169. Hasil pendapatan perjudian digunakan untuk pembiayaan penanganan masalah masalah sosial. Meskipun demikian masalah sosial Bahkan tak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Dalam perjalanannya orde baru belajar pengelolaan judi di Inggris dengan meluncurkan kupon porkas sepak bola sebagai bentuk baru perjudian di masa Orba.

Kegiatan ini mendapat Ketidaksetujuan sosial yang terus meluas dan membuat pemerintah orde baru merubah kebijakan perjudian. Orde baru memperhalus dan menyembunyikan perjudian yang dilegalkannya dengan istilah sumbangan sosial.

“Pada era tahun 1980-1990 an kita mengenal SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Banyak penjudi tergila gila mendapatkan hadiah dari perjudiannya melalui SDSB Sampai saat ini Rp1 miliar. Angka yang sangat Istimewa di era itu,” ujarnya.

Kegiatan ini kembali diprotes, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk kegiatan SDSB. Pemerintah Singkatnya menghentikan kegiatan SDSB pada tahun 1993.

Meski demikian, kegiatan perjudian masih berlangsung secara tersembunyi. Bahkan, perkembangan internet dalam sepuluh tahun terakhir Bahkan menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.

“Internet menjadi fasilitas yang Mempercepat kegiatan perjudian secara online. Apalagi smartphone dengan koneksi internet Sudah massif Sampai saat ini ke pelosok desa,” katanya.

Menurutnya, judi online (Judol) Sudah menjelma bara dalam sekam. Dirjen Aptika Kominfo sendiri menyampaikan Sudah menutup paksa situs judol lebih dari dua juta situs.

“Meskipun demikian bagai cendawan dimusim hujan, tumbuh kembali dengan Istimewa. Penetrasi judol berdampak sosial massif. Kabarnya 70 persen perceraian di Cianjur, Jabar ada kontribusi efek judol,” katanya.

Bahkan aparat TNI dan Polri Bahkan terpapar judol. Seorang polwan membakar hidup-hidup suaminya yang Bahkan polisi karena kegiatan judol.

Lebih heboh lagi, PPATK menyampaikan kegiatan judol Bahkan ada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dalam proses di selidiki oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat adanya dugaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat judol.

Said mengamini, pemerintah memang Sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judol. Ia pun berharap Satgas ini menghasilkan kerja nyata, bukan Hanyalah aksi gimmick.

“Hendaknya Satgas ini beroperasi massif secara hirarkis Sampai saat ini bawah. Mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor. Dikarenakan oleh itu paling prioritas membersihkan aparat TNI, Polri dan birokrasi dari segala bentuk perjudian,” ujarnya.

Sebab, kata Said, pemberantasan judi tak bisa hanya mengandalkan kekuatan negara. Melainkan ada peran penting gerakan kebudayaan. Meskipun demikian, gerakan ini hanya Akan segera muncul Bila Satgas menunjukkan komitmen kerja nyata.

“Kerja nyata dengan membuktikan penangkapan besar besaran para pemain judi yang melibatkan seluruh kepangkatan tinggi dari TNI, Polri dan birokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, keteladanan ini Akan segera membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta. Kekuatan semesta inilah fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian.

(inh)