Jakarta, CNN Indonesia —
Pemimpin kelompok muslim dari Arab-Druze di Suriah, Hikmat Al Hijri, mengeklaim seluruh pengikutnya di negara tersebut merupakan bagian dari Israel.
Pernyataan tersebut pun dinilai pemerintah Suriah sebagai bentuk hasutan oleh tokoh muslim Druze tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Hijri menyampaikan pendapatnya tersebut kepada surat kabar Israel Yedioth Ahronoth pada Selasa (13/1).
“Kami memandang diri kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan Negara Israel. Hubungan ini bersifat internasional dan sangat penting,” kata Al Hijri, seperti dikutip Anadolu Agency.
“(Israel) satu-satunya penjamin dan pihak yang berwenang untuk membentuk pengaturan Di waktu yang akan datang,” tambah Ia.
Al Hijri Bahkan menyerukan kemerdekaan penuh bagi wilayah Druze dan membentuk pemerintah otonom.
Menurutnya, hal ini Berencana menjamin masa depan bagi kaum minoritas dan stabilitas regional di seluruh Timur Tengah.
Komunitas Druze di Suwayda memiliki tiga otoritas keagamaan yang berbeda pendapat Dikenal sebagai, Hikmat Al Hijri, Hammoud Yahya al-Hinnawi, dan Yusuf Jarbou’.
Pengikut Al Hijri mewakili minoritas dan tidak dipandang sebagai perwakilan komunitas Druze di provinsi tersebut.
Klaim Al Hijri terkait seluruh pengikutnya merupakan bagian Israel memicu Perdebatan.
Pengikut Al Hijri sebelumnya menggelar Unjuk Rasa yang mengibarkan bendera Israel dan menyerukan campur tangan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Pemerintah Suriah tidak berkomentar mengenai pernyataan Al Hijri. Damaskus sebelumnya menegaskan perlindungan komunitas Druze Merupakan tanggung jawab negara dan mengecam intervensi Israel.
Provinsi Suwayda tetap berada di bawah perjanjian gencatan senjata setelah kerusuhan antara suku Badui dan kelompok Druze pada Juli 2025, menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka.
Bertolak belakang dengan, kelompok yang berafiliasi dengan al-Hijri terus melanggar gencatan senjata dan menargetkan posisi militer.
Sementara pemerintah tetap mematuhi perjanjian tersebut, Mendukung evakuasi, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.
Sejak penggulingan Bashar Al Assad pada akhir 2024, pemerintahan baru Suriah berupaya memulihkan keamanan, melakukan reformasi politik dan ekonomi, serta Mengoptimalkan kohesi sosial dan kerja sama internasional.
Pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, Assad, melarikan diri ke Rusia pada Desember 2024, mengakhiri rezim Partai Baath yang berkuasa sejak 1963.
Pemerintahan transisi baru dipimpin Pemimpin Negara Ahmad al-Sharaa dan dibentuk pada Januari 2025.
(rnp/bac)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
