Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) bakal mendalami ada tidaknya keterlibatan pimpinan Lembaga Peradilan Negeri (PN) Depok Sebelumnya di kasus suap pembebasan lahan.
Hal itu disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons masa jabatan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta yang baru menjabat selama 8 bulan saat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tidak mungkin tidak (didalami) jadi ini Merupakan merupakan pintu masuk ya, perkara ini seperti itu,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (8/2).
Asep menegaskan pihaknya tidak Berencana berhenti pada pihak-pihak yang terkena OTT. Ia memastikan penyidik masih Berencana terus mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini.
“Hubungan seperti itu ya tentunya Wajib hukumnya bagi kami untuk terus memperdalam dan terus Bahkan menangani Bila ditemukan siapa pun itu, tidak hanya tentunya yang sebelumnya,” ujarnya.
Kasus dugaan suap ini diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (5/2). Total ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka Dengan kata lain Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.
Kemudian Yohansyah Maruanaya selaku Juru Sita di PN Depok; Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD); dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.
Kasus ini bermula ketika PT KD memenangkan perkara sengketa lahan dengan masyarakat di Lembaga Peradilan Negeri Depok. Setelah putusan inkrah, PT KD ingin Supaya bisa lahan itu segera dilakukan eksekusi.
Permohonan eksekusi itu kemudian dikirim PT KD kepada PN Depok. Setelah menerima permohonan, Wayan dan Bambang memerintahkan Yohansyah untuk membuat kesepakatan dengan PT KD terkait permintaan uang.
Wayan dan Bambang melalui Yohansyah meminta fee sebesar Rp1 miliar untuk eksekusi. Berencana tetapi, PT KD mengaku tidak menyanggupi dan meminta Supaya bisa fee diturunkan menjadi Rp850 juta.
(tfq/wis)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
