Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Perwakilan Rakyat RI menaikkan penyertaan modal negara (PMN) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni menjadi Rp1,5 triliun, padahal perseroan mengajukan Rp500 miliar. PMN ini bakal digunakan untuk membeli tiga unit kapal baru.
Hal tersebut diputuskan usai Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan pendalaman dengan Pelni pada Selasa (2/7). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI ramai-ramai mendorong Supaya bisa Pelni mendapatkan suntikan duit negara yang lebih besar.
Pasalnya, Direktur Utama Pelni Tri Andayani menjelaskan dari 26 kapal Pelni, ada 12 armada yang umurnya melebihi 30 tahun alias Pernah terjadi usang. Pelni berencana membeli satu unit kapal baru seharga Rp1,5 triliun, di mana Rp500 miliar diharapkan bisa dipenuhi dari PMN.
Dewan Perwakilan Rakyat RI kemudian merekomendasikan Supaya bisa Pelni langsung membeli tiga kapal baru. Oleh karena itu, besaran PMN dinaikkan menjadi Rp1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal tersebut.
“(PMN) Pelni sebesar Rp1,5 triliun untuk uang muka pengadaan tiga unit kapal baru penumpang Pelni yang Pernah terjadi melewati batas usia operasi,” ucap Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Dolfie OFP dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Pusat, Rabu (3/7).
Usai pembacaan rancangan kesimpulan putusan penambahan PMN 2024, Sri Mulyani pun memberi catatan khusus bagi BUMN pelayaran tersebut.
Wanita yang akrab disapa Ani itu memahami Pelni butuh dukungan yang sangat besar. Ia Bahkan mengerti atas perhatian yang diberikan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI kepada perusahaan pelat merah tersebut.
“Kalau bisa, diberikan tambahan (PMN) dengan melakukan reviu kapasitas dari perusahaannya Bahkan dan sustainabilitas. Tapi saya memahami concern dari Komisi XI bahwa untuk Pelni dibutuhkan (pengganti) kapal-kapal yang Pernah terjadi melewati batas usia operasi,” jelas Ani memberi catatan khusus.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Fraksi PKS Anis Byarwati Bahkan mengusulkan bahwa penambahan PMN bagi Pelni dibarengi dengan pengawasan. Ia meminta Supaya bisa BPK (BPK) mengaudit kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Kahar Muzakir lantas bertanya apakah Sri Mulyani setuju dengan keputusan besaran PMN tersebut, termasuk soal tambahan suntikan modal untuk Pelni yang meningkat menjadi Rp1,5 triliun.
“Jadi, Pernah terjadi setuju semua? Kalau Pernah terjadi setuju kita Ingin ketuk ini. Kita setuju, ya? Pemerintah setuju, bagaimana, setuju?” tanya Kahar.
“Setuju pak, maaf, Pernah terjadi setuju pak,” jawab Ani.
“Alhamdulillah kita sepakat dengan kesimpulan rapat pada hari ini yang tertulis itu,” tegas Kahar dilanjutkan dengan tiga ketukan palu sekaligus menutup rapat.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
