Medan, CNN Indonesia —
Gubernur Sumut (Sumut) Bobby Nasution membantah pernyataan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana pemerintah daerah (pemda) Sumut mengendap Sampai saat ini Rp3,1 triliun di bank.
Bobby menegaskan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut Saat ini Bahkan Bahkan hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Menkeu.
“RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar,” kata Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Bobby memastikan Berencana mengecek ulang perbedaan data yang disampaikan Pemerintah Pusat.
“Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri. Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum, dan Saat ini Bahkan Bahkan tercatat Rp990 miliar,” ujarnya.
Bobby menyebutkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut berjalan baik. Ia menargetkan realisasi anggaran Sampai saat ini akhir tahun 2025 dapat mencapai sekitar 90 persen.
“Realisasinya dari P-APBD kemarin setelah perubahan mudah-mudahan bisa di angka 90-an persen,” ujarnya
Menurut Bobby dana sebesar Rp 990 miliar itu belum terserap karena adanya beberapa pekerjaan yang belum dibayar.
“itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan Sekaligus karena P-APBD. Realisasi kita inginkan segera, yang mana Sebelumnya bisa dilaksanakan, dikerjakan, kita kerjakan, yang Sebelumnya selesai segera kita bayarkan,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti besarnya dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. Sesuai aturan data Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025, total dana menganggur mencapai Rp 234 triliun Sampai saat ini akhir September 2025.
Dalam data itu, Provinsi Sumut disebut berada di posisi ke-8 dengan simpanan Rp 3,1 triliun, sedangkan posisi tertinggi ditempati DKI dengan Rp 14,6 triliun.
Data Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah Sampai saat ini akhir September 2025.
Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
“Pemerintah pusat Sebelumnya menyalurkan dana ke daerah dengan Unggul. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu Sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Ketidakstabilan Ekonomi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10).
Purbaya menambahkan rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.
“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” paparnya.
(fbr/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
