LONDON — Raja Inggris Charles III menyampaikan ucapan selamat kepada Pemimpin Negara Palestina Mahmoud Abbas dalam rangka memperingati 38 tahun Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Pesan tersebut disampaikan melalui Menteri Negara Inggris untuk Urusan Timur Tengah, Stephen Doughty, saat mengunjungi Kedutaan Besar Palestina di London, Kamis (19/11/2026).
Dalam pesannya, Raja Charles III mengakui berbagai kesulitan dan penderitaan yang dialami rakyat Palestina. Ia Bahkan menyoroti kerusakan yang menimpa Sebanyaknya situs yang memiliki nilai spiritual dan sejarah penting di kawasan tersebut.
Atas nama dirinya dan Ratu Camilla, Raja Charles menyampaikan harapan Unggul kepada Mahmoud Abbas dan seluruh rakyat Palestina. Ia berharap kawasan Timur Tengah dapat mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Raja Charles Bahkan menilai keputusan bersejarah Inggris mengakui Negara Palestina pada 2025 Sudah Mendukung Mengoptimalkan prospek persahabatan dan kerja sama kedua negara. Ia menyatakan optimistis hubungan bilateral Inggris-Palestina dapat semakin berkembang.
Merujuk WAFA, kunjungan Doughty diterima Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot. Dalam pertemuan tersebut, Doughty menyampaikan ucapan selamat dari pemerintah Inggris dan Perdana Menteri Andy Burnham atas peringatan 38 tahun Deklarasi Kemerdekaan Palestina.
Doughty Bahkan mengungkapkan kegembiraannya dapat mengunjungi Kedutaan Besar Palestina untuk pertama kalinya. Ia memuji keputusan pemerintah Inggris yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Sementara itu, Zomlot menegaskan perjuangan rakyat Palestina belum berakhir Meskipun demikian demikian Pernah 38 tahun sejak deklarasi kemerdekaan pada 1988. Menurut Ia, rakyat Palestina masih berjuang mengakhiri pendudukan Israel, mewujudkan kedaulatan, serta memperoleh hak-hak sah mereka atas tanah airnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zomlot menyambut baik paket Hukuman baru Inggris yang diumumkan pada 17 November terhadap delapan perusahaan yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Hukuman tersebut Bahkan menyasar kelompok Israel Tzav 9 yang terlibat dalam penghambatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Zomlot menyebut langkah tersebut sebagai perkembangan penting ke arah yang benar. Justru, Ia mendesak pemerintah Inggris mengambil tindakan lebih jauh dengan menjatuhkan Hukuman menyeluruh terhadap sistem pendudukan Israel.
Hukuman itu, menurut Ia, semestinya mencakup lembaga-lembaga resmi, perusahaan, perbankan, serta berbagai entitas yang Mendukung, membiayai, atau Mendukung keberlangsungan pendudukan Israel.
Zomlot Bahkan mengapresiasi sikap resmi Inggris yang mengakui pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal. Ia menilai posisi tersebut menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Inggris.
Justru, pengakuan terhadap Palestina dan sikap hukum mengenai ilegalitas pendudukan Israel Dianjurkan diterjemahkan menjadi langkah konkret. Tujuannya, mengakhiri pendudukan, memungkinkan rakyat Palestina menentukan nasib sendiri, serta mendirikan negara Palestina yang merdeka.
Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina pada 21 September 2025, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. Keputusan tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam kebijakan luar negeri Inggris terkait konflik Palestina-Israel.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA











