Tahun 2025, Jabar Bebas Premanisme

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menargetkan pada 2025 provinsi yang dipimpinnya terbebas dari aksi premanisme. Dedi Bahkan Berniat membentuk satuan tugas (satgas) antipremanisme.

Pernyataan Demul soal bebas premanisme sehubungan dengan aksi meresahkan dibarengi unsur intimidasi yang dilakukan anggota ormas (organisasi masyarakat) dan LSM tertentu di Bekasi, Jabar.

“Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari aksi premanisme,” kata Dedi Mulyadi alias Demul di Bandung, seperti dilansir Antara, Jumat (21/3).

Dedi siap mewujudkan target itu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Ia Bahkan mengaku Sebelumnya berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jabar, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas itu.

Ia berpendapat aksi premanisme yang ditunjukkan anggota LSM dan ormas tertentu Sebelumnya meresahkan, dengan melakukan intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.

“Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu Bahkan di Kabupaten Bekasi yang ngamuk di kantor dinas. Karenanya kami Ingin bentuk satgas anti premanisme,” ujar Ia.

Ia menekankan aksi premanisme dengan intimidasi dan perusakan seperti yang terjadi di kantor dinas di Kabupaten Bekasi tidak Berniat dibiarkan dan selesai hanya dengan permintaan maaf.

“Minta maaf saja tidak cukup. Dianjurkan ada langkah-langkah hukum,” kata Demul.

Dengan kehadiran satgas antipremanisme di Jabar, kata Ia, diharapkan menjadi salah satu solusi suapa kejadian serupa tidak terulang. Satgas tersebut nantinya Berniat diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.

Demul menyebut pembentukan satgas antipremanisme dirancang untuk kepentingan jangka panjang, tak cuma pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga iklim Penanaman Modal yang Unggul tinggi dan kondusif di Jabar.

“Satgas ini Supaya bisa bisa gerak Mudah memberantas premanisme, jadi nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya,” ucap politisi Partai Gerindra ini.

(wiw)