Supaya bisa Payment ID Tak Jadi Senjata Buat Memata-matai Transaksi Warga

Jakarta, CNN Indonesia —

Payment ID yang Nanti akan segera diuji coba Bank Indonesia (Bank Indonesia) pada 17 Agustus 2025 masih menuai kekhawatiran warga.

Masyarakat Indonesia was-was Payment ID hanya jadi ‘senjata’ untuk memata-matai aktivitas keuangan mereka, Sekalipun Bank Indonesia Sebelumnya berulang kali membantah kekhawatiran yang tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono menjamin pihaknya tidak Nanti akan masuk ke ruang privat. Apalagi, sampai memantau satu per satu transaksi masyarakat Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Itu Bahkan berpotensi melanggar undang-undang (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi). Apalagi, kalau kita lakukan, Bank Indonesia berarti kurang kerjaan kalau sampai tracking siapa beli sepatu, siapa nongkrong di kafe. Masa kami Ingin begitu?” kata Dicky dalam Pertemuan dengan Editor Media di Jakarta, Selasa (12/8).

Dicky menegaskan uji coba Bahkan Nanti akan menyasar kegiatan spesifik, Disebut juga penyaluran bantuan sosial (Bantuan Kemensos). Hadirnya Payment ID diharapkan mampu Mengoptimalkan akurasi penyaluran Bantuan Kemensos non-tunai.

Sekalipun begitu, nantinya Payment ID bisa memantau aktivitas keuangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, mencakup pendapatan Sampai sekarang transaksi belanja yang menggunakan tabungan di bank, kartu kredit, serta e-wallet. Bahkan, transaksi pinjaman online (pinjol) tak lepas dari pantauan.

“Jadi, supaya tidak ada kekhawatiran lagi, kami pastikan tidak Nanti akan dibuka data konsumen tanpa persetujuan pemilik data. Itu tolong digarisbawahi. Semua Wajib patuh ke undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi menegaskan implementasi Payment ID Wajib mengutamakan transparansi dan persetujuan eksplisit alias private consent based dari pemilik data. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP).

Heru menekankan sistem anyar milik Bank Indonesia Bahkan mesti dilengkapi enkripsi tingkat tinggi. Ia Bahkan menyarankan adanya autentikasi dua faktor untuk mengakses data-data keuangan milik masyarakat tersebut.

Menurutnya, data pribadi masyarakat itu hanya boleh diakses oleh otoritas berwenang. Itu pun Wajib seizin pemilik data, seperti melalui notifikasi real time via ponsel.

“Audit independen rutin oleh pihak ketiga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Apalagi, Bank Indonesia Wajib membatasi cakupan data yang dikumpulkan hanya untuk keperluan transaksi tertentu, seperti Bantuan Kemensos,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

“Sistem Bahkan Wajib memiliki mekanisme penghapusan data otomatis setelah masa retensi tertentu untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan langkah-langkah ini, privasi masyarakat dapat terlindungi dari potensi penyadapan atau pengawasan berlebihan,” saran Heru.

Heru mewanti-wanti independensi Bank Indonesia dalam mengoperasikan Payment ID. Ia menilai Wajib pengawasan Dewan Independen yang melibatkan akademisi, Ilmuwan privasi, perwakilan masyarakat sipil, Sampai sekarang lembaga pelindungan data pribadi.

Bank Indonesia Bahkan diharapkan bisa bekerja sama dengan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Sampai sekarang Badan Pusat Statistik (BPS). Nanti akan tetapi, jangan sampai ada intervensi politik dalam implementasi Payment ID tersebut.

Heru meminta Bank Indonesia turut menerapkan protokol ketat infrastructure exchange application (IAEA). Ini berfungsi untuk membatasi akses data hanya untuk keperluan resmi, di mana tetap mengedepankan persetujuan pemilik.

“Transparansi melalui laporan tahunan tentang penggunaan data Payment ID Bahkan penting untuk mencegah tekanan oknum. Apalagi, mekanisme pengaduan publik yang Mudah dan Ekonomis Wajib dibentuk untuk menangani dugaan penyalahgunaan,” jelas Heru.

“Dengan struktur tata kelola yang kuat dan independen serta Hukuman tegas bagi pelanggar, Bank Indonesia dapat menjalankan Payment ID secara adil dan terhindar dari penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu,” imbuhnya.

Heru Sutadi menilai revisi Undang-Undang PDP belum diperlukan. Ia justru menekankan pentingnya Payment ID tunduk dengan Skor-Skor penting dalam beleid tersebut.

Misalnya, mengenai keharusan mendapatkan persetujuan pemilik data sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang PDP. Begitu pula dengan urusan keamanan data yang ada di Pasal 16 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

“Kalaupun direvisi, Pasal 14 bisa diperbarui untuk mewajibkan notifikasi real time dan opsi penolakan akses data yang lebih eksplisit. Pasal 16 Wajib menambahkan Syarat Wajib audit keamanan oleh pihak independen dan Hukuman berat bagi pelanggaran akses tanpa izin,” saran Heru.

“Apalagi, Wajib pasal baru yang mengatur batas waktu retensi data transaksi dan larangan penggunaan data untuk tujuan di luar kebijakan pembayaran, seperti pengawasan Retribusi Negara tanpa izin. Revisi ini memastikan Payment ID tidak disalahgunakan, sekaligus Mengoptimalkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem,” tambahnya.

Sementara itu, Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras mengatakan implementasi Payment ID Wajib dibarengi keandalan infrastruktur.

Izzudin mendesak regulator segera memastikan ketersediaan aturan turunan dari Undang-Undang PDP saat Payment ID diimplementasikan. Di lain sisi, mesti ada pembaharuan peraturan teknis di sektor keuangan.

“Apalagi, sistem penyimpanan data transaksi Payment ID Wajib berada di dalam negeri Supaya bisa penyimpanan dan pemrosesan data tersebut tetap di dalam Indonesia,” ucap Izzudin.

Ia Bahkan berpandangan belum ada urgensi revisi Undang-Undang PDP. Menurutnya, pemerintah cukup memastikan percepatan peraturan turunan dari undang-undang tersebut demi menciptakan kepastian hukum yang mengikat dalam setiap aktivitas Payment ID.

Di lain sisi, Izzudin mengajak publik untuk senantiasa menjaga independensi Bank Indonesia Supaya bisa tak diganggu oleh oknum-oknum tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan sistem yang semakin terkoneksi menjadi sebuah keniscayaan. Nanti akan tetapi, penting untuk menjaganya Supaya bisa tak disalahgunakan.

Ia menegaskan kuncinya Merupakan decentralisation dan anonymity data. Mekanisme blockchain diyakini bisa dimanfaatkan untuk menjamin privasi masyarakat tetap terjaga.

“Dari sisi pengguna, consent dan hak mengetahui akses dari data mutlak diperlukan. Dari sisi pengelola transparansi, immutability dan faktor keamanan menjadi aspek Yang utama. User Wajib Menyediakan consent bahwa data mereka Nanti akan digunakan, Sekalipun pada dasarnya user Nanti akan ‘terpaksa’ Menyediakan consent karena tidak ada pilihan,” bebernya.

“Yang lebih penting Merupakan sistem yang bisa Menyediakan jaminan bahwa pengguna bisa mengetahui kapan dan oleh siapa data mereka diakses,” tegas Banjaran.

Sedangkan dari sisi pengelola bisa mengandalkan sistem berbasis blockchain. Ini memungkinkan transparansi dan keamanan karena ada jaminan bahwa data tidak bisa diubah atau diakses tanpa sepengetahuan pihak lain.

Di lain sisi, Banjaran menilai data transaksi seharusnya tidak langsung dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia menyebut anonimitas Merupakan hal yang mutlak sehingga lebih tepat menggunakan skema tokenisasi.

“Untuk menjaga independensi Bank Indonesia, data Wajib anonim sehingga tidak bisa disalahgunakan untuk men-trace pihak tertentu. Kemudian, ada mekanisme check and balance yang mengharuskan request akses data memerlukan persetujuan dari pihak atau stakeholders lain,” saran Banjaran.

“Log transaksi berbasis blockchain yang tidak bisa dihapus diperlukan untuk memastikan siapa saja yang mengakses data Nanti akan tercatat. Bahkan untuk memastikan tidak ada pihak yang bisa mengubah data,” tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu