Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat RI Evita Nursanty menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang Sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sangat diperlukan.
Evita yang Bahkan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI mengingatkan pekerja migran sering kali menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sehingga diperlukan reformasi kebijakan.
“RUU P2MI diharapkan dapat memperketat regulasi dan Hukuman bagi agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan PMI untuk kepentingan eksploitasi di luar negeri,” kata Evita seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, menurutnya, TPPO Sebelumnya masuk sebagai modus perbudakan modern yang sering terjadi akhir-akhir ini sehingga keberadaan RUU P2MI nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang makin melindungi pekerja migran.
Evita menegaskan bahwa RUU P2MI Dianjurkan Menyajikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dari praktik perdagangan manusia, perbudakan modern, kerja paksa, kesewenang-wenangan, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya.
Perubahan Perundang-Undangan Sangat dianjurkan Bahkan memberi tambahan perlindungan kepada PMI.
“Dengan RUU ini, kita ingin memastikan negara memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dalam mengontrol keberangkatan PMI ke negara-negara dengan risiko tinggi perdagangan orang,” katanya.
Menurut Ia, Sebelumnya banyak warga negara Indonesia yang tertipu dan menjadi korban perdagangan orang atas iming-iming pekerjaan bergaji besar di luar negeri. Bahkan, tak sedikit Bahkan yang disiksa dan melakukan pekerjaan paksa atau mengalami bentuk-bentuk Tindak Kekerasan lainnya.
RUU P2MI merupakan usul inisiatif Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang mulai dibahas sejak akhir Januari 2025 dan Sebelumnya disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis (20/3). RUU ini Bahkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Total ada 29 perubahan dalam RUU perubahan ketiga tentang P2MI, termasuk kategori pekerjaan migran dalam Pasal 4.
Apalagi, dalam Pasal 5 dan 6 mengatur syarat pekerja migran Indonesia serta kewajiban bagi mereka. Ada Bahkan Pasal 8 mengenai perlindungan PMI sebelum bekerja.
Dalam RUU tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bahkan dihapus dalam revisi Perundang-Undangan P2MI dan diganti menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Payung hukum mengenai BP2MI sebelumnya diatur dalam Pasal 26 Perundang-Undangan P2MI. Sekalipun, pasal itu diusulkan dihapus.
Evita menekankan bahwa RUU P2MI Bahkan Dianjurkan menjadi dasar Pemerintah untuk mendata seluruh pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri.
“Perubahan Perundang-Undangan P2MI Dianjurkan menjadi dasar Pemerintah melakukan pendataan PMI secara masif di setiap negara,” tutur Evita.
Evita mengungkap bahwa fraksinya mengusulkan Supaya bisa RUU P2MI Menyajikan ruang dan kesempatan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal untuk melaporkan diri ke KBRI atau ke KJRI di negara tempat mereka bekerja Bila mendapatkan Tindak Kekerasan.
“Termasuk Menyajikan Hukuman yang lebih tegas kepada pihak atau perusahaan yang merekrut PMI dan menempatkan mereka secara ilegal,” ujarnya.
(antara/vws)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA