—
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pembahasan revisi Perundang-Undangan No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang mengubah nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). jangan sampai menyalahi aturan.
“Yang Jelas jangan sampai kemudian nanti hal yang Berencana kita bahas ini kemudian menyalahi Perundang-Undangan apalagi UUD,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/7).
Puan menyebut revisi itu bertujuan untuk penguatan kelembagaan Wantimpres ke depan.
Ia pun menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Berencana mengkaji secara mendalam lewat pembahasan RUU tersebut Supaya bisa tak menyalahi aturan.
Puan menyebut RUU itu Berencana mulai dibahas di masa sidang yang Berencana datang, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Sudah memasuki masa reses mulai besok (12/7) Sampai saat ini 15 Agustus mendatang.
“Bila dimungkinkan ya, ada waktu satu bulan untuk kemudian Kepala Negara menandatangani Undang-Undang tersebut sebelum masa jabatan Kepala Negara yang Saat ini Bahkan Bahkan berakhir. Sekalipun Bila tidak memungkinkan Pernah terjadi Jelas saja Kepala Negara yang Berencana datang pasca 20 Oktober,” ucap Ia.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-22 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan RUU No. 19 Tahun 2006 menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebelumnya, sembilan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU Wantimpres dibawa ke Paripurna untuk menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.
Terdapat tiga Skor perubahan dari revisi Perundang-Undangan tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur dari Wantimpres kembali menjadi DPA. Kemudian, mengubah jumlah keanggotaan.
Wantimpres Saat ini Bahkan diisi satu orang ketua merangkap anggota dan delapan anggota, sedangkan di Perundang-Undangan yang baru nanti Berencana menyesuaikan dengan kebutuhan Kepala Negara, tak ada batasan anggota DPA itu Supaya bisa tak membatasi ruang gerak Kepala Negara.
“Yang ketiga itu menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota dewan pertimbangan agung. Cuman, itu saja menyangkut soal kelembagaan,” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
(mnf/dna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
