Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memilih jalur Politik Luar Negeri dengan Amerika Serikat terkait Greenland, menyusul pernyataan Kepala Negara Donald Trump soal wilayah tersebut.
Menjelang pertemuan di Washington mulai Senin (12/1), Frederiksen menyatakan bahwa “Pernah terjadi konflik terkait Greenland.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini Merupakan momen yang menentukan,” ujar Frederiksen, dikutip AFP.
Dalam unggahan di Facebook, Frederiksen menegaskan, “kami siap membela nilai-nilai kami, di mana pun diperlukan, termasuk di kawasan Arktik. Kami percaya pada hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.”
Negara-negara Eropa segera Menyajikan dukungan. PM Swedia Ulf Kristersson mengecam ancaman dari AS, setelah Trump mengatakan Washington “Berniat melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka”.
“Swedia, negara-negara Nordik, negara-negara Baltik, serta Sebanyaknya negara besar Eropa berdiri bersama sahabat kami, Denmark,” kata Kristersson dalam konferensi Lini belakang di Salen.
Ditambah lagi dengan, Jerman Bahkan menegaskan dukungannya terhadap Denmark dan Greenland menjelang pembahasan di Washington.
Sebelum bertemu Menlu AS Marco Rubio, Menlu Jerman Johann Wadephul Menggelar pertemuan di Islandia untuk membahas “tantangan strategis kawasan Utara Jauh.”
“Keamanan di Arktik menjadi semakin penting dan merupakan bagian dari kepentingan bersama kita di NATO,” katanya dalam konferensi pers bersama Menlu Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.
Sekalipun, ia menegaskan bahwa masa depan Greenland Sangat dianjurkan ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark.
Negara-negara Eropa bergerak Efisien mengoordinasikan respons setelah Gedung Putih menyatakan Trump ingin membeli Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Pada Selasa, tujuh negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia, menandatangani surat yang menegaskan hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah itu.
Trump menilai penguasaan pulau itu penting bagi keamanan nasional AS karena meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di kawasan Arktik.
Panglima Tertinggi NATO, Jenderal Alexus Grynkewich, mengatakan bahwa negara-negara anggota aliansi tengah membahas status Greenland.
Meski tidak ada “ancaman langsung” terhadap wilayah NATO, ia menambahkan bahwa kepentingan strategis Arktik berkembang sangat Efisien.
Greenland, yang merupakan koloni Denmark Sampai saat ini 1953, memperoleh pemerintahan sendiri 26 tahun kemudian dan Pada saat ini mempertimbangkan untuk melonggarkan hubungan dengan Denmark.
Jajak pendapat menunjukkan mayoritas penduduk Greenland dengan tegas menolak pengambilalihan oleh AS.
(rnp/bac)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
