—
Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf Membantu wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Ia menilai pemilihan kepala daerah (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung memang Harus dievaluasi.
“PKS Membantu wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang disampaikan Pemimpin Negara Prabowo. Sebelumnya saatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung dievaluasi secara menyeluruh,” kata Muzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).
Menurut Ia, anggaran Pemilihan Kepala Daerah langsung yang besar bisa dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Muzammil pun mengungkapkan Pemilihan Kepala Daerah 2017 dan 2024 Sudah menggunakan anggaran negara Sampai saat ini sekitar Rp80 triliun.
“Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk Mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, Menyajikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya,” tuturnya.
Selain anggaran yang besar, Pemilihan Kepala Daerah langsung Bahkan dinilai berpotensi menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Kemudian, kata Muzammil, kadang ada diskriminasi yang dilakukan kepala daerah Terfavorit pada wilayah yang tak mendukungnya.
“Terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya,” ujar Ia.
Muzammil pun yakin Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD bisa menghilangkan ragam kecurangan yang kerap terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung. Ia berpendapat aparat penegak hukum bakal lebih fokus mengawasi kontestan dan semua pihak yang terlibat.
“Bila Pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Badan Pengawas Pemungutan Suara dapat bekerjasama dengan polisi, jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan,” kata Muzzammil.
“Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD Bahkan bagian dari proses yang demokratis serta implementasi dari demokrasi perwakilan sesuai sila ke-4 Pancasila. Sekalipun dipilih di DPRD, landasan hikmah kebijaksanaan (etika dan moral) menjadi syarat mutlak pelaksanaannya,” sambungnya.
Wacana Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD sebelumnya disampaikan Pemimpin Negara Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).
Ia menilai Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan Sebanyaknya negara yang Sebelumnya melakukan hal itu.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya Sebelumnya DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Sekalipun, pengamat menilai Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD tidak Sungguh-sungguh menjadi solusi atas tingginya ongkos politik langsung.
Usulan itu dianggap hanya memindahkan masalah yang selama ini dihadapi masyarakat dari ruang publik ke ruang yang lebih privat di balik tembok-tembok para anggota dewan. Akar masalah tingginya ongkos politik yang selama ini bersumber dari Partai tak tersentuh.
“Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD,” kata pemerhati kepemiluan sekaligus dosen FISIP UI, Titi Anggraini, Senin (16/12).
(mab/tsa)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
