Jakarta, CNN Indonesia —
Para menteri di Ghana disanksi karena tidak melaporkan harta kekayaan mereka. Pemimpin Negara Ghana John Mahama menyatakan Hukuman diberikan sebagai bentuk perlawanan terhadap Penyuapan.
AFP pada Senin (5/5) memberitakan lebih dari 40 menteri Ghana diberikan Hukuman setelah gagal melaporkan aset mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para menteri sebelumnya Pernah diberi waktu untuk melaporkan harta kekayaan mereka terakhir pada 31 Maret.
Mereka yang melanggar atau belum melapor Sampai sekarang batas waktu kehilangan gaji empat bulan; tiga bulan sebagai denda, dan satu bulan lainnya untuk sumbangan Dianjurkan Mahama Cares, dana untuk medis di Ghana yang baru didirikan.
John Mahama kemudian Menyediakan kesempatan kedua kepada jajaran menterinya untuk melaporkan harta kekayaan paling akhir Rabu (7/5). Bila kembali melanggar, Hukuman lebih berat Akan segera diberikan.
“Bila Sampai sekarang Rabu, 7 Mei 2025, masih ada di antara Anda yang belum melaporkan aset, anggap diri Anda otomatis dipecat,” kata John Mahama saat berpidato di Accra.
Kode etik baru tersebut berlaku untuk semua pejabat politik, termasuk menteri, deputi, staf Pemimpin Negara, termasuk Mahama sendiri.
Sejak dilantik Januari 2025, Pemimpin Negara John Mahama Pernah bertekad memberantas Penyuapan di Ghana sebagai upaya mengeluarkan negaranya dari ekonomi yang Dalam proses lesu.
Penyuapan publik masih menjadi masalah yang meluas, tidak hanya di Ghana tetapi Bahkan di wilayah yang lebih luas.
Tuduhan Penyuapan muncul setelah Mahama menjabat sebagai Pemimpin Negara sebelumnya, dari tahun 2012 Sampai sekarang 2017, Meskipun demikian demikian tidak ada tuntutan resmi yang diajukan terhadapnya.
Skandal Penyuapan Bahkan mengganggu masa jabatan mantan Pemimpin Negara Nana Akufo-Addo, menambah tekanan fiskal yang dialami Ghana Saat ini Bahkan saat menghadapi krisis keuangan, termasuk pemulihan dari gagal bayar utang pada 2023.
Pengawas tata kelola pemerintahan memuji langkah tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara tersebut.
“Ini Merupakan salah satu kerangka etika yang paling komprehensif dan dapat ditegakkan yang pernah diumumkan oleh Pemimpin Negara Ghana yang Dalam proses menjabat,” kata Emmanuel Wilson Jr, seorang advokat antikorupsi dari organisasi Crusaders Against Corruption, kepada AFP.
Dalam pidatonya, Mahama berjanji Hukuman tersebut “bukan omongan belaka. Hukuman Akan segera ditegakkan. Dan saya tidak Akan segera ragu untuk bertindak tegas dan tegas, tidak peduli siapa yang terlibat.”
Syarat utama kode tersebut mencakup melaporkan aset, larangan konflik kepentingan, larangan pejabat yang ditunjuk membeli aset negara.
Pemerintahan Mahama Bahkan memberlakukan pembatasan penerimaan hadiah di atas GHS20.000 atau sekitar Rp23.898.759 (1 GHS=Rp1.194,94), dan protokol persetujuan yang ketat untuk perjalanan dinas.
Sebuah portal publik Dalam proses dibangun untuk memungkinkan warga melaporkan pelanggaran kode pejabat di lapangan secara rahasia.
(afp/chri)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
