Pemerintah Rilis Panduan Buat Selamatkan Laut Indonesia, Ini Tujuannya

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi. Panduan ini diharapkan panduan menjadi acuan dalam membangun dan mengelola kawasan konservasi di Indonesia.

Panduan yang disusun bersama Konservasi Indonesia (KI), Rekam Nusantara Foundation, dan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi ini diluncurkan di Jakarta, Kamis (24/4).

Kehadiran panduan ini menjadi langkah penting dalam Membantu efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Panduan ini menghadirkan peta jalan yang lebih jelas dan Unggul mengenai bagaimana melakukan analisis biaya dan manfaat bagi perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan atau Marine Protected Area (MPA).

Tujuan utamanya Merupakan untuk Membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target global, Disebut juga melindungi 30 persen dari perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi pada 2045.

Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan Firdaus Agung menekankan bahwa kebijakan perluasan bukan semata-mata hanya urusan ekologi, tetapi mencakup isu yang lebih besar.

“Kita Setiap Saat meng-highlight manfaat konservasi untuk ekologi dan untuk ekosistem. Jadi kita lebih paham manfaatnya untuk karang Sekaligus manfaatnya untuk masyarakat sekitar, serta manfaat untuk pemerintah daerah. Harapannya, literasi dari panduan ini bisa dikembangkan lebih luas dari Cuma manfaat, Disebut juga manfaat sosial ekonomi dengan menghadirkan hitungan-hitungan yang akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya dalam sebuah keterangan, Kamis (24/4).

“Hari Ini semua mengarah ke kebijakan Pemimpin Negara, kebijakan Pemerintah, yang membicarakan ekonomi hijau, ekonomi biru, Pembangunan Ramah Lingkungan, Penanaman Modal berkelanjutan, dan sebagainya,” lanjut Ia.

Firdaus menjelaskan bahwa dalam acara-acara besar di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, pemerintah Nanti akan menunjukkan bahwa setiap Mata Uang Nasional yang diinvestasikan, termasuk kerugian akibat pembatasan di kawasan konservasi, Nanti akan digantikan dengan manfaat yang jauh lebih besar.

“Manfaat-manfaat ini yang Sangat dianjurkan bisa diukur, dibuktikan, dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan,” tuturnya

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengatakan pemerintah Indonesia Pernah menetapkan Visi MPA 30×45 sebagai upaya untuk mencapai target tersebut.

Selain soal pembangunan kawasan konservasi, katanya, yang lebih penting Merupakan pengelolaan yang Sangat dianjurkan dilakukan secara efektif.

“Pengelolaan yang efektif berarti kawasan konservasi tidak hanya dapat menjaga keanekaragaman hayati, tetapi Bahkan Menyajikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ini Merupakan pendanaan yang berkelanjutan, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program konservasi dapat berjalan dengan optimal,” terang Meizani.

Menurutnya, panduan yang diluncurkan KKP bertujuan untuk Menyajikan metodologi yang jelas dalam mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengelola kawasan konservasi serta manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan tersebut.

“Analisis ini Bahkan mencakup penilaian terhadap dampak ekonomi kawasan konservasi bagi masyarakat lokal, serta strategi pendanaan yang dapat diterapkan Supaya bisa pengelolaan kawasan dapat berlangsung dalam jangka panjang,” ujar Ia.

“Ditambah lagi, dokumen ini Nanti akan Menyajikan gambaran mengenai kesenjangan antara biaya pengelolaan yang diperlukan dan anggaran yang tersedia, sebuah isu yang kerap kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan konservasi,” paparnya.

Lebih lanjut, Meizani menyebut Konservasi Indonesia meramu buku panduan tersebut untuk dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari pemerintah pusat dan daerah Sampai sekarang lembaga pengelola kawasan konservasi dan masyarakat setempat.

Para pemangku kepentingan, kata Ia, termasuk LSM dan akademisi, Bahkan diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini untuk Mengoptimalkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

(lom/dmi)