Jakarta, CNN Indonesia —
Karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dipastikan mendapat tunjangan hari raya (THR) dan pesangon, meski terkena pemutusan hubungan kerja (Pengurangan Tenaga Kerja).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan ini sejalan dengan komitmen kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk.
Ia menyebut komitmen itu didengar sama-sama oleh pemerintah dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon (buruh Sritex),” ujar Yassierli dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).
“Pernah ada komitmen dari kurator terkait dengan ini (THR dan pesangon karyawan Sritex). Kita ikuti lah, kita ikuti, menurut saya,” sambungnya.
Sementara itu, Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan bakal fokus mengawal pencairan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan hari tua (JHT). Ia mengatakan kedua hak tersebut dibutuhkan para buruh yang terkena Pengurangan Tenaga Kerja sejak Sritex tutup total per 1 Maret 2025.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Bahkan meminta para buruh tidak pesimistis memperjuangkan haknya. Pria yang akrab disapa Noel itu menekankan bakal ada bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mendampingi proses ini.
Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan Bahkan Akan segera mendirikan posko khusus di Solo.
“Kita Akan segera membentuk posko untuk Membantu teman-teman yang ter-Pengurangan Tenaga Kerja, dalam proses administrasi pencairan JHT dan JKP. Kami koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, poskonya di Solo, dan Dinas Ketenagakerjaan setempat,” jelas Yassierli.
Koordinator Serikat Pekerja Sritex Slamet Kaswanto mengatakan buruh curiga dengan proses Pengurangan Tenaga Kerja yang terjadi. Ia menduga pihak kurator sengaja menghindari pembayaran THR.
Pasalnya, kurator mulai mengambil kewenangan perusahaan pada 26 Februari 2025. Pengurangan Tenaga Kerja kemudian dilakukan tepat dua hari menjelang hari pertama puasa 2025.
“Tentunya kami bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah ini menghindari untuk kami mendapatkan THR?” ucap Slamet dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta Pusat, Selasa (4/3).
(sfr/skt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
