MBG Dapat Rp335 T, Ingin Prabowo Bawa Kemana APBN-Ekonomi RI 2026?

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemimpin Negara Prabowo Subianto membacakan Pidato Pemimpin Negara RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (15/8).

Pemerintah di bawah kepemimpinan Pemimpin Negara Prabowo Subianto mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebagai alat utama untuk mewujudkan visi pembangunan manusia.

Salah satu program yang paling menonjol Merupakan penyediaan makan bergizi gratis (MBG), dengan alokasi anggaran mendekati Rp400 triliun.

Dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/6), Prabowo menyebutkan alokasi anggaran untuk MBG di tahun depan sebesar Rp335 triliun.

Sesuai ketentuan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran tersebut Nanti akan diambil dari alokasi dana pendidikan yang nilainya sebesar Rp757,8 triliun. Artinya, sekitar 44 persen anggaran pendidikan Nanti akan digunakan untuk MBG.

“Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa Bidikmisi, beasiswa LPDP, pengiriman kartu Program Indonesia Pintar, Sekaligus Makan Bergizi Gratis,” ujar Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor DJP di hari yang sama.

Sementara, program lainnya di dalam RAPBN 2026 dinilai tidak banyak berubah dan tidak terlalu menonjol. Misalnya, anggaran perlindungan sosial yang naiknya hanya 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun di tahun depan.

Berbeda dengan anggaran MBG yang melonjak tajam dari tahun lalu hanya ditetapkan Rp71 triliun di APBN 2025.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Prabowo mengambil langkah beda dibandingkan Jokowi.

Era Jokowi, APBN Setiap Saat diarahkan dan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. 

Tapi di era Prabowo, prioritas itu diubah. Prabowo menurutnya, memang memandang bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, melainkan Dianjurkan dimulai dari pemenuhan kebutuhan pokok paling dasar Dengan kata lain asupan gizi.

Oleh karena itu, makan bergizi gratis dijadikan sebagai strategi utama untuk mengatasi tingginya angka stunting, serta memperbaiki masalah gizi kronis di kalangan anak-anak Indonesia.

Ronny menyebutkan dengan alokasi lebih dari Rp300 triliun, program ini menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN. Ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan manusia, dari pendekatan institusional ke pendekatan pemenuhan langsung di pemerintahan Prabowo.

“Jadi Rp300 triliun lebih untuk makan bergizi gratis ini bagian dari strategi Prabowo dalam Mengoptimalkan kualitas manusia Indonesia. Ini kan sudut pandangnya, sudut pandang Prabowo bahwa soal kebutuhan pokok ini belum Sungguh-sungguh kelar di sektor pembangunan manusia Indonesia,” ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, pemerintah sebelumnya Pernah terjadi mencoba berbagai pendekatan untuk mengurangi stunting, Sekalipun demikian dengan hasil yang masih belum memuaskan.

Dikarenakan oleh itu, Prabowo mencoba mendisrupsi pendekatan lama dengan Menyajikan akses langsung terhadap gizi Unggul. Dalam jangka pendek, ini dipandang sebagai langkah progresif, terutama di daerah dengan tingkat Kesenjangan Ekonomi dan kekurangan gizi tinggi.

“Hal ini dikaitkan dengan Kemungkinan angka stunting yang tinggi, angka asupan gizi yang rendah terhadap anak-anak di Indonesia gitu. Ini bagiannya. Jadi saya masih melihat itu ada kaitannya memang,” katanya.

Ronny mengatakan bahwa Prabowo Bahkan meyakini program ini bisa menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal, mulai dari petani, produsen makanan, Sampai sekarang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah catering yang bisa terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

Sekalipun demikian, Ronny mengingatkan bahwa belanja sebesar itu belum Niscaya langsung berbanding lurus dengan perbaikan kualitas manusia Bila tidak disertai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang ketat.

Risiko penyalahgunaan, inefisiensi logistik, serta ketidaktepatan sasaran menjadi tantangan besar.

Apalagi, penggabungan belanja makan bergizi gratis ke dalam anggaran pendidikan dinilai membayangi belanja esensial lain seperti peningkatan kualitas guru, riset, dan infrastruktur pendidikan.

“Anggaran pendidikan agak tertekan secara keseluruhan. Jadi anggaran pendidikan kita menjadi besar karena ada belanja makan siang gratis Bahkan di situ, digabung. Lalu anggaran riset Bahkan nggak terlalu besar, sementara kita butuh itu,” kata Ronny.

Ambisius MBG di Tengah Tekanan Fiskal

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan keputusan Prabowo menempatkan MBG sebagai program prioritas di RAPBN 2026 dengan alokasi anggaran yang membengkak Nanti akan semakin menekan keuangan negara.

Rendy menilai lonjakan anggaran untuk MBG memang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Sekalipun demikian di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tekanan fiskal masih menjadi tantangan utama, terutama di tengah proyeksi penerimaan negara yang belum menggembirakan.

“Target pertumbuhan penerimaan negara tahun depan dipatok 9 persen, tetapi melihat performa semester I-2025 yang masih negatif, dan capaian 2024 hanya tumbuh 2 persen, potensi deviasi dari target sangat besar,” ujar Rendy.

Secara konsep, Rendy melihat MBG memang ditujukan untuk memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Sekalipun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan awal tahun ini saja menunjukkan Sebanyaknya persoalan teknis yang belum tuntas.

Di antaranya, perdebatan mengenai menu yang sesuai dengan target gizi, tantangan dalam realisasi distribusi, serta minimnya dampak ekonomi lokal yang dijanjikan.

“Efek berganda terhadap Peningkatan Ekonomi dari program MBG Bahkan masih belum terlihat optimal. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa program ini Membantu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pangan atau petani secara signifikan,” jelasnya.

Selain MBG, RAPBN 2026 Bahkan mengalokasikan anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih serta program swasembada pangan dan energi. Keputusan ini dinilai Nanti akan menambah beban bagi keuangan negara di tengah keraguan efektivitas dan kesiapan implementasi program-program tersebut.

Belanja tinggi tersebut dinilai tak sejalan dengan upaya menurunkan defisit. Di mana, pada RAPBN 2026 pemerintah memperkirakan defisit anggaran menjadi 2,78 persen terhadap PDB.

Dengan program yang ambisius ini, Rendy mengingatkan pemerintah Dianjurkan hati-hati Supaya bisa defisit yang ditargetkan bisa terjaga.

“Pemerintah Sangat dianjurkan lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeksekusi program besar seperti MBG, Supaya bisa tidak menimbulkan beban fiskal jangka menengah,” tegasnya.

(agt)