Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp3,84 triliun dari pagu awal anggaran Rp 7,73 triliun pada 2025. Meski anggaran dicekik, Komdigi memastikan penyelenggaraan infrastruktur internet tidak Akan segera terdampak.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menegaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan Menyediakan prioritas kepada layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik,” tegasnya dalam rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ismail memaparkan layanan publik ini mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi, mulai dari Base Transceiver Station (BTS) , akses internet, Palapa Ring, Sampai sekarang SATRIA-1.
“Selanjutnya, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT),” tuturnya.
Ditambah lagi, ia menyebut reprioritisasi anggaran Bahkan dialokasikan untuk program pembangunan SDM digital berupa literasi digital, Digital Talent Scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.
“Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut Baru saja kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelas Ismail.
Dikarenakan keterbatasan anggaran imbas efisiensi, Komdigi Bahkan disebut Akan segera menerapkan refocussing anggaran dan reviu mendalam untuk mencegah pemborosan.
Menurut Ismail, Komdigi Akan segera mengupayakan pembiayaan program dengan pola kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta Supaya bisa program kerja menjadi lebih sustainable.
“Strategi lain dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem, mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, dan peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan BLU BAKTI,” katanya.
Dalam Raker tersebut, Ismail Bahkan menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat.
“Mohon dukungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini,” pungkasnya.
(lom/fea)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
