Klaten Gandeng KPPU Gelar Sosialisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemkab Klaten bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VII Yogyakarta menggelar Sosialisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada Rabu (5/11) lalu.

Sosialisasi bertujuan untuk Mengoptimalkan pemahaman para jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya mengenai pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, perwakilan KPPU Kanwil VII Yogyakarta, Pj Sekda Kabupaten Klaten, para Asisten Setda Klaten, jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten, Direktur BUMD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Benny menyampaikan apresiasi kepada KPPU atas terselenggaranya kegiatan ini yang dinilai sangat relevan dengan kondisi Pada Saat ini Bahkan.

“Hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu langsung dari KPPU Kanwil VII Yogyakarta. Saya Menyajikan apresiasi yang Unggul kepada KPPU yang Sebelumnya meluangkan waktu dan Menyajikan kesempatan kepada kami, Pemerintah Kabupaten Klaten, untuk memperdalam pemahaman terkait persaingan usaha,” tuturnya.

Benny menambahkan, di era Teknologi Digital yang semakin pesat, pemahaman terhadap sistem pengadaan barang dan jasa Sangat dianjurkan terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. Karena itu, sosialisasi Pemkab Klaten beraama KPPU ini sangat penting.

“Kita tahu bahwa e-purchasing melalui e-katalog Saat ini Bahkan Sebelumnya masuk ke versi 6. Saya harapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik Supaya bisa tidak tertinggal dalam perkembangan regulasi dan sistem yang baru,” imbuh Benny.

Lebih lanjut, Benny Bahkan menekankan bahwa KPPU memiliki peran strategis dalam memastikan persaingan usaha yang sehat di lingkungan pemerintahan, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta Sangat dianjurkan waspada terhadap praktik-praktik yang tidak sehat.

“Oleh karena itu, kita Wajib terus Mengoptimalkan sistem melalui langkah-langkah strategis Supaya bisa tata kelola pengadaan semakin bersih dan berintegritas,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami prinsip-prinsip dasar persaingan usaha yang sehat, serta menerapkannya dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

(ory/ory)