Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Dewan Keadaan Ekonomi Negara (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rendahnya tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam membayar Retribusi Negara.
Ia menyebut dari sekitar 100 juta kendaraan bermotor, hanya setengahnya yang memenuhi kewajiban Retribusi Negara.
“Seperti contoh ya, ada Kendaraan Pribadi dan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua Kemungkinan 100 juta lebih, yang bayar Retribusi Negara cuma 50 persen. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Sangat rendah,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Keadaan Ekonomi Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mendongkrak penerimaan Retribusi Negara, Luhut mengungkap pemerintah menargetkan potensi Retribusi Negara sebesar Rp1.200 triliun Sampai saat ini Rp1.500 triliun secara bertahap. Ia menekankan langkah ini menjadi prioritas, apalagi setelah menerima masukan dari Lembaga Keuangan Internasional.
“World Bank itu mengkritik kita, bahwa kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik. Menurut mereka, kalau kita bisa lakukan program ini (government technology), itu bisa kita dapat 6,4 persen dari GDP atau setara kira-kira Rp1.500 triliun,” jelasnya.
Ia menyebut pemerintah Bahkan Membantu inisiatif sistem Retribusi Negara baru Coretax yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) Kementerian Keuangan untuk Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Negara.
Ditambah lagi, Luhut mengungkap Indonesia berencana belajar dari India dalam mengimplementasikan sistem perpajakan yang lebih efektif.
“Kami Bahkan Sebelumnya diskusi dengan India, dan tim Berniat ke India dalam 10 hari ke depan. Kepala Negara Sebelumnya memerintahkan, kita Berniat belajar pengalaman dari India, Sekalipun demikian kita Sebelumnya banyak paham Bahkan. Tapi lesson learned dari India kita Sangat dianjurkan lakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita membuat kesalahan,” tambahnya.
Ia optimis program tersebut Berniat menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam satu tahun ke depan. Menurutnya, ini dapat menjadi game changer untuk membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Retribusi Negara di Indonesia.
“Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita ramai-ramai dukungan dan patuh terhadap kewajiban. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat Bahkan yang tidak patuh Berniat ketahuan,” tegasnya.
Luhut memperingatkan sistem baru ini Berniat mampu mendeteksi penyimpangan, termasuk oleh mantan pejabat yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar.
“Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, Jelas Berniat ketahuan. Entah dulu Ia paling berkuasa, enggak ada urusan. Nanti orang Berniat bisa Google kamu, kalau kamu itu membuat sesuatu yang enggak benar,” imbuhnya.
(del/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
