Jakarta, CNN Indonesia —
Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Pemimpin Negara Prabowo Subianto, Dengan kata lain makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal Pencurian Uang Negara terbesar.
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.
“Justru menjadi bancakan baru, potensi Pencurian Uang Negara, bahkan bisa menjadi skandal Pencurian Uang Negara yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah,” ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan ‘Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis’ via Zoom, Senin (30/12).
“Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi Pencurian Uang Negara sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, Manakala skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah,” sambung Media.
Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.
Media Bahkan membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko Pencurian Uang Negara yang lebih rendah Manakala disalurkan langsung ke sekolah, Dengan kata lain sebesar Rp1,77 triliun di 2025.
Kedua, persentase risiko Pencurian Uang Negara yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi Pencurian Uang Negara 2,5 persen.
“Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil,” tegasnya.
Aspek ketiga Merupakan fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, Tips desentralisasi bisa melibatkan sekolah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pihak-pihak lokal.
Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
