Jakarta, CNN Indonesia —
Parlemen Inggris melalui House of Lords menyetujui usulan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menyusul langkah Australia yang lebih dulu menerapkan kebijakan ini akhir tahun lalu.
Keputusan ini menambah tekanan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menerapkan kebijakan serupa dengan yang berlaku di Australia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pemungutan suara, House of Lords menyetujui amandemen yang dipimpin Partai Konservatif dengan perolehan 261 suara setuju dan 150 suara menolak. Amandemen tersebut diajukan dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Sekolah, meski tidak didukung oleh pemerintah.
Kekalahan pemerintah dalam pemungutan suara ini membuat House of Commons Dianjurkan mempertimbangkan amandemen tersebut. Tekanan datang tidak hanya dari Partai Konservatif, tetapi Bahkan dari puluhan anggota parlemen Partai Buruh yang Membantu penerapan larangan penuh.
Pemerintah Inggris Di waktu ini tengah mengkaji kemungkinan pelarangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun melalui konsultasi publik yang hasilnya dijadwalkan terbit pada musim panas. Dengan kondisi tersebut, amandemen yang disahkan House of Lords dinilai kecil kemungkinannya untuk lolos di House of Commons.
Starmer disebut ingin menunggu hasil evaluasi dari kebijakan larangan media sosial di Australia yang mulai berlaku pada Desember lalu sebelum mengambil keputusan serupa di Inggris.
Sementara itu, pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch mendesak Starmer Supaya bisa segera menerapkan larangan tersebut. Ia menyebut penundaan sebagai bentuk kelalaian tugas yang berdampak buruk pada kesehatan mental anak-anak.
Badenoch mengatakan pemerintah Dianjurkan bertindak lebih Mudah Sekalipun kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan. Ia menyebut Inggris tengah mencetak generasi anak-anak yang kesulitan berkonsentrasi dan mengalami tingkat kecemasan lebih tinggi akibat paparan media sosial.
Menurut Badenoch, pembatasan usia pada alkohol, usia persetujuan, serta perlindungan di sekolah diterapkan untuk melindungi perkembangan otak anak.
Justru, logika tersebut dinilai tidak diterapkan dalam kebijakan terkait media sosial. Ia menegaskan pemerintah tidak cukup hanya menjanjikan diskusi nasional terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak.
Badenoch Bahkan meminta perdana menteri menjelaskan langkah konkret dan tenggat waktu kebijakan tersebut. Ia mengutip pernyataan anggota lintas partai di House of Lords, Baroness Kidron, yang Membantu amandemen tersebut dan menilai pendekatan Starmer tidak menunjukkan kepemimpinan dan pemerintahan yang tegas.
“Menempatkan kesehatan mental anak-anak kita sebagai prioritas utama Merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Seberapa lama lagi kita Dianjurkan menunggu Sampai sekarang pemerintah setuju?” kata Badenoch, melansir The Guardian, Rabu (21/1).
Usai pemungutan suara, anggota House of Lords dari Partai Konservatif sekaligus mantan menteri pendidikan John Nash mengatakan keputusan tersebut menempatkan masa depan anak-anak sebagai prioritas utama. Ia menyebut langkah itu sebagai awal dari upaya menghentikan dampak buruk media sosial terhadap satu generasi.
Nash Bahkan menyatakan tenaga medis, aparat intelijen, kepolisian, guru, serta ratusan ribu orang tua Pernah terjadi menyerukan tindakan tegas, dan House of Lords Pernah terjadi merespons tuntutan tersebut.
(dmi/dmi)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
