Jakarta, CNN Indonesia —
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bakal merekomendasikan 4 ribu guru honorer untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk dapat mendaftar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Heru usai menghadiri pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
Heru menyebut pertemuan itu dihadiri dua ribu kepala sekolah termasuk Kepala Suku Dinas, pengawas, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Sampai saat ini Inspektorat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdapat Sebanyaknya Skor yang disampaikan Heru pada pertemuan itu. Salah satunya terkait rekomendasi data dapodik untuk 4 ribu honorer.
“Sampaikan kepada guru bahwa 4.000 itu kita Nanti akan proses untuk direkomendasikan dapodik. Tidak seperti, data itu Dianjurkan ada cut off date-nya,” ujar Heru.
Ia menyebut para kepala sekolah Pernah terjadi sepakat bahwa tenggat untuk cut off date-nya Merupakan Desember 2023.
“Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya, rekomendasi data dapodik,” kata Heru.
Cut off date yang dimaksud Merupakan jumlah guru honorer dari 2017 Sampai saat ini Desember 2023.
Apalagi, Heru mengatakan pihaknya Bahkan membuka pendaftaran untuk guru Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024 mendatang. Kouta yang Nanti akan diterima sebanyak 1.700 orang.
“Agustus Nanti akan dibuka proses guru KKI. Silahkan mendaftar, silahkan untuk berproses secara aturan. Yang Nanti akan diterima Merupakan 1.700,” kata Heru.
Adapun 2.300 guru honorer yang lainnya dapat mencoba lagi di 2025 mendatang.
Dalam pertemuan itu, Heru mengatakan beberapa kepala sekolah mengaku kekurangan guru. Tetapi ada pula kepala sekolah yang mengusulkan untuk tidak merekrut guru, melainkan Menyediakan ilmu yang dibutuhkan kepada guru yang tersedia.
Heru belum merinci secara gamblang kala ditanya berapa jumlah kekurangan guru yang dialami DKI. Ia menyebut hal itu tengah dihitung.
Apalagi, Heru Bahkan menyebut adanya proses reposisi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru tersebut.
“Lagi dihitung, lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah ini kan masih ada bisa reposisi. Tadi yang ada yang menyampaikan kami ada kelebihan guru IPA. Kalau ketemu gini kan kita bisa geser di mana sekolah yang kekurangan,” tutur Heru.
Lebih lanjut, Heru tak menjatuhkan Hukuman untuk kepala sekolah yang merekrut guru honorer tak sesuai aturan.
“Kita bicara ke depan. Yang Pernah terjadi terjadi ya Pernah terjadi, itu kan kita Dianjurkan bijak. Bijaknya kenapa? Ini kan hak asasi orang, Ia Dianjurkan bekerja. Kalau Pernah terjadi Ia jadi guru, Ia Pernah terjadi punya anak, ya Pernah terjadi setop,” kata Heru.
Heru mengaku dirinya tidak bicara perihal perekrutan guru dari 2017. Heru mengatakan yang jelas Di waktu ini Merupakan menyelesaikan yang Unggul untuk ke depannya.
“Toh 4 ribu ini Pernah terjadi menjadi guru kan. Prosesnya saya tidak ingin tahu bagaimana-bagaimana. Inilah yang kita perbaiki, kita berikan haknya mereka,” imbuh Heru.
Dapodik untuk daftar PPPK
Terpisah, Plt Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan jumlah 4 ribu guru honorer itu merupakan data guru yang direkrut dari 2017 Sampai saat ini Desember 2023.
Budi mengatakan 4 ribu guru honorer itu Nanti akan diberikan dapodik untuk dapat mendaftar sebagai PPPK.
“Nah, nanti kita berikan dapodiknya, sehingga dengan punya dapodik, mereka bisa daftar untuk PPPK,” kata Budi di Jakarta International Velodrome.
Budi belum menjelaskan berapa lama proses rekomendasi dapodik tersebut. Adapun Ia menyebur proses tersebut ada di Kemendikbud.
“Karena kan kita mengajukan ke Kemendikbud. Proses di Kemendikbud-nya, kalau kita bisa segera ajukan,” sebut Budi.
Kuota KKI DKI 2024
Apalagi, Budi menyebut seleksi KKI tidak membutuhkan dapodik. Budi kembali menegaskan bahwa kuota guru KKI yang tersedia pada 2024 Merupakan 1.700 orang.
Budi menyebut guru yang belum lolos untuk seleksi itu Nanti akan tetap bekerja seperti biasa di sekolah.
Dinas Pendidikan DKI sebelumnya membantah Pernah terjadi memecat ratusan guru honorer secara sepihak.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan pihaknya tengah melakukan penataan guru honorer.
“Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka Supaya bisa para guru itu Sungguh-sungguh tertib,” kata Budi di Balai Kota DKI, Rabu (17/7).
Budi mengatakan para guru honorer diangkat oleh kepala sekolah tanpa melalui proses seleksi yang jelas. Mereka digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Padahal, lanjut Budi, Dinas Pendidikan DKI Pernah terjadi melarang satuan pendidikan untuk menerima guru honorer sejak 2017 lalu. Kendati demikian, beberapa sekolah tetap mengangkat guru honorer dan menggajinya dengan dana BOS.
(pop/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
