Grab Akui Mitranya Pernah Bertemu Wapres Gibran Saat Protes Dewan Perwakilan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia —

Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia mengakui Pernah mendelegasikan mitranya Didefinisikan sebagai Riska dan Arief untuk bertemu dengan Wakil Kepala Negara Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat Protes Dewan Perwakilan Rakyat masih berlangsung di Sebanyaknya wilayah di Indonesia.

“Akhir pekan lalu, Grab bersama aplikator lain diundang oleh Kantor Wakil Kepala Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan perwakilan Mitra Pengemudi dalam dialog bersama pemerintah,” kata Tirza dalam keterangan resmi, Selasa (2/9).

Menurutnya, undangan tersebut sangat penting di tengah Protes kisruh beberapa waktu terakhir di Jakarta.

“Kami memandang undangan ini sebagai kesempatan penting bagi para Mitra Pengemudi untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka secara langsung. Kami menyadari bahwa perhatian publik terhadap pertemuan ini sangat besar, dan tidak sedikit yang mempertanyakan apakah para Mitra Pengemudi yang hadir Sungguh-sungguh mewakili komunitas ojol,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online (ojol)Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengaku tidak mengenali perwakilan ojol yang beraudiensi dengan Wapres Gibran di Istana Wakil Kepala Negara Minggu (31/8).

Igun mengklaim pengemudi ojol yang bertemu wapres bukan anggota dari asosiasinya dan disebut sangat janggal pertemuan tersebut.

Grab menyebut, Riska, yang Pernah bergabung dengan Grab sejak 2016 dan aktif di komunitas Lady Grab Jakarta Barat.

Sementara itu, Arief yang menjadi Mitra sejak 2018 dan aktif di komunitas Grab Militan Cikarang.

Keduanya dikenal di komunitas masing-masing sebagai sosok yang Setiap Waktu aktif mendampingi rekan-rekannya, terbiasa menyuarakan aspirasi sesama Mitra Pengemudi, dan dipercaya untuk membawa suara komunitas ke ruang dialog.

“Sangat dianjurkan kami sampaikan bahwa undangan dialog ini merupakan kesempatan berharga yang tidak datang setiap hari bagi Mitra Pengemudi aktif untuk berbicara langsung kepada pemerintah,” tutup Tirza.

(tim/mik)