Yogyakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo memastikan partainya Berniat Menyajikan pendampingan hukum bagi Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti atau Ita yang terseret dalam proses penyelidikan kasus dugaan Penyuapan oleh KPK.
“Oh iya dong, mesti didampingi, kan itu (Ita) kader (PDIP), biar kita Bahkan tahu apa persoalannya,” kata Ganjar saat ditemui di UGM, Sleman, Rabu (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar menyatakan pihaknya menghormati proses penegakan hukum oleh KPK, Justru PDIP tetap Berniat memonitor prosesnya.
“Kalau Sudah seperti prosesnya mesti diikuti, kan enggak bisa menolak. Tinggal siapkan pengacaranya, saya kira partai mesti Membantu Supaya bisa kemudian kita tahu apa duduk persoalan Pada dasarnya, saya kira proses itu mesti diikuti, saya berharap ada bantuan nanti dari partai,” imbuhnya.
Tim penyidik KPK masih menggeledah Sebanyaknya tempat di Semarang, Jateng Sampai saat ini Selasa (22/7). Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan Penyuapan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan Retribusi Negara dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
Upaya paksa tersebut menyasar satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Sebanyaknya tempat yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor dan rumah pribadi Ita, serta ruang bagian pengadaan barang dan jasa, kantor bappeda, dinas sosial, dinas kominfo, dinas penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan pemukiman.
Kemudian dinas arsip dan perpustakaan, dinas perikanan, dinas perindustrian, dinas pendidikan, dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).
Meski tidak mengungkapkan identitas secara gamblang, KPK secara resmi menyampaikan ada empat orang yang Sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ita pun Sudah buka suara merespons penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Ita menegaskan Berniat kooperatif mengikuti proses penegakan hukum.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bahkan Sudah berkomentar mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan KPK di Semarang. Menurut Ia, dinamika politik hukum kerap terjadi di setiap menjelang pemilihan kepala daerah atau Pemilihan Kepala Daerah.
“Pada dasarnya secara historis menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak itu memang ada berbagai dinamika politik hukum. Ada politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, ada politik hukum yang digerakkan oleh kepentingan politik lain,” ujar Hasto di kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).
Hasto menegaskan PDIP menghormati proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mengedepankan kebenaran.
“Jangan hukum ditunggangi oleh alat kekuasaan,” ucap Ia.
(kum/pmg)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
