Jakarta, CNN Indonesia —
Aksi Massa besar-besaran menolak kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangladesh, berujung Kekejaman Sampai saat ini puluhan demonstran meninggal dunia.
Polisi meluncurkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Setidaknya 39 orang tewas dalam aksi unjuk rasa ini.
Beberapa peserta Aksi Massa Bahkan dilaporkan membakar Sebanyaknya kendaraan dan memukul mundur petugas Sampai saat ini ke gedung media pemerintah Bangladesh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi Massa di Bangladesh menggema sebagai respons keputusan Lembaga Peradilan tinggi yang menerapkan kembali kuota 30 persen untuk kelompok tertentu.
Para demonstran menyerukan reformasi sistem kuota pendaftaran PNS, yang Menyediakan hampir separuh alokasi lowongan kepada kelompok tertentu seperti perempuan, difabel, dan keturunan veteran Konflik Bersenjata Kemerdekaan 1971.
Bulan lalu, Lembaga Peradilan Tinggi Bangladesh kembali memberlakukan sistem kuota itu, yang sebelumnya Pernah dihapus pemerintah sejak tahun 2018.
Sebanyaknya pihak menilai langkah tersebut untuk melanggengkan kekuasaan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Koordinator aksi di Kota Narayanganj, Farhana Manik Muna, mengatakan para aktivis ingin pemerintah membentuk komisi untuk mengusulkan reformasi sistem kuota.
“Kami tak menyerukan pembatalan besar-besaran terhadap semua reservasi kuota. Berbeda dari, kami menginginkan pendekatan yang masuk akal untuk Mendukung kelompok yang kurang beruntung,” kata Farhana.
Para pengunjuk rasa menuntut Supaya bisa lebih banyak orang direkrut Sesuai ketentuan prestasi.
Aksi Massa tersebut Bahkan pecah saat angka pengangguran di Bangladesh meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, Sampai saat ini ekonomi yang melemah.
Profesor Studi pembangunan di Universitas Dhaka Rashed Al Mahmud Titumir mengatakan “gerakan reformasi kuota” Merupakan soal ketidakamanan pendapatan.
“Ini tentang kelangkaan atau ketidakamanan yang terus-menerus mengenai lapangan kerja dan pendapatan, yang dihadapi kaum muda,” kata Titumir, dikutip Reuters, Jumat (19/7).
Menurut statistik resmi, hampir satu dari lima warga Bangladesh berusia antara 15 dan 24 tahun tak punya pekerjaan dan tak bersekolah.
Lulusan universitas menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibanding lulusan sekolah menengah atau sederajatnya.
Setiap tahun sekitar 650.000 lulusan perguruan tinggi bersaing memasuki lapangan kerja. Banyak di antara mereka mengikuti ujian masuk pegawai negeri.
Pada 2023, sebanyak 346.000 kandidat mengikuti ujian masuk PNS untuk 3.300 posisi.
Bagi Sebanyaknya pihak menjadi PNS Merupakan pekerjaan yang menjanjikan dari segi pendapatan serta keamanan, dan dinilai prestise.
Pekerjaan kerah biru Bahkan Sekarang kian sulit didapat bahkan di sektor tekstil dan garmen. Padahal Penjualan Barang ke Luar Negeri di bidang ini melonjak empat kali lipat sejak 2008.
Sekalipun, lapangan kerja di sektor swasta tetap mengalami stagnasi.
“Bagi negara yang berupaya memanfaatkan bonus demografi, krisis lapangan kerja yang dihadapi oleh kaum muda merupakan kerugian yang sangat besar,” kata Titumir.
Bonus demografi yang Ia maksud Merupakan manfaat ekonomi dengan memiliki populasi usia muda yang produktif dalam jumlah besar.
Koordinator Gerakan reformasi kuota Nahid Islam mengatakan Bangladesh Wajib strategi lebih komprehensif untuk menambah pasar tenaga kerja.
“Kami menginginkan reformasi dalam rekrutmen pekerjaan di pemerintahan, Serta program untuk menciptakan lapangan kerja di seluruh perekonomian,” ungkap Nahid.
(isa/dna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
