Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya Sudah merekayasa data Peningkatan Ekonomi kuartal II 2025 kemarin.
Wanita yang akrab disapa Winny itu menegaskan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) mengikuti standar internasional dan diawasi banyak pihak. Ia menyebut setiap proses Usaha BPS Sudah memiliki mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat.
Apalagi, PDB hanya salah satu dari ribuan statistik yang dihasilkan setiap tahun oleh BPS melalui ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tentunya kami di setiap proses Usaha memastikan quality assurance. Itu Sudah menjadi standar kami dalam bekerja dan semua statistik yang kami hasilkan memiliki standar kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, Selasa (26/8).
Winny menjelaskan metodologi penghitungan PDB mengacu pada panduan resmi dari Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya. Untuk PDB, BPS menggunakan System of National Accounts (SNA).
Sedangkan untuk Ketidakstabilan Ekonomi, penentuan mengacu pada Consumer Price Index Manual.
“Metodologi BPS itu mengacu pada panduan dari Komisi Statistik PBB dan lembaga internasional, termasuk untuk menghitung PDB dan Ketidakstabilan Ekonomi,” kata Winny.
Tidak hanya itu, BPS dipercaya PBB sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and Pacific. Posisi ini, kata Winny, menunjukkan pengakuan dunia terhadap kredibilitas BPS dalam pengelolaan data.
Sebanyaknya negara, seperti Nigeria, Vietnam, Ghana, Sampai saat ini Turki, bahkan belajar ke BPS terkait metode penghitungan dan analisis data. Di waktu ini, BPS menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam keterbukaan data statistik, di bawah Malaysia dan Singapura.
“Ini tidak mudah karena di Asia Pasifik hanya satu negara yang mendapat kepercayaan, dan BPS menjadi salah satunya. Sebanyaknya negara bahkan belajar ke Indonesia tentang metode statistik,” jelasnya.
Sebanyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya meminta klarifikasi atas perbedaan angka Peningkatan Ekonomi BPS dengan proyeksi berbagai ekonom dan lembaga keuangan.
Adapun BPS mencatat Peningkatan Ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen (year-on-year), sementara perkiraan ekonom berada di kisaran 4,6 Sampai saat ini 4,9 persen. Perbedaan ini memicu dugaan adanya manipulasi data.
Winny menegaskan perbedaan tersebut wajar karena setiap lembaga memiliki model dan asumsi berbeda. Ia memastikan data BPS bisa dipertanggungjawabkan dan Nanti akan dijelaskan lebih mendalam melalui forum khusus bersama para Ilmuwan.
Selain menjawab tudingan soal PDB, Winny Bahkan menanggapi isu garis Kesenjangan Ekonomi yang ramai dibicarakan di media sosial. Ia menyatakan tidak benar Bila BPS menurunkan garis Kesenjangan Ekonomi untuk memperbaiki angka.
“Kalau ada di dalam perbincangan netizen bahwa kita menurunkan garis Kesenjangan Ekonomi itu Pada dasarnya tidak benar. Jadi memang literasi statistik sangat dibutuhkan, masyarakat Terkadang ingin ikut berbicara tentang data tetapi Terkadang Trik membaca data dan menerjemahkan datanya masih belum pas,” ujar Ia.
Garis Kesenjangan Keadaan Ekonomi Negara per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per orang per bulan, naik dari periode sebelumnya. Sekalipun demikian, ia menekankan pengukuran yang tepat Harus dilihat pada tingkat rumah tangga, Dikenal sebagai minimal pengeluaran Rp2,87 juta per bulan.
“Karena pendapatan dan pengeluaran rumah tangga itulah yang menentukan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga itu. Sehingga tingkat pengeluaran rumah tangga untuk supaya Ia keluar dari garis Kesenjangan Ekonomi atau di atas garis Kesenjangan Ekonomi Merupakan di atas Rp2,875 juta per rumah tangga per bulan,” tutur Winny.
Menurut Winny, posisi sedikit di atas garis Kesenjangan Ekonomi tidak otomatis membuat rumah tangga tersebut masuk kategori kaya. Masih ada lapisan rentan miskin, Ke arah menengah, Sampai saat ini kelas menengah yang Dianjurkan dipahami publik Supaya bisa tidak terjadi misinterpretasi data.
“Jadi tentunya kelihatannya memang betul, ini kita Dianjurkan sama-sama literasi bagaimana Trik membaca garis Kesenjangan Ekonomi yang pas dan di atas garis Kesenjangan Ekonomi itu belum Tidak mungkin tidak masuk dalam golongan kaya, tergantung Ia di mana di atas garis Kesenjangan Ekonomi,” jelasnya.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk. Angka ini turun 0,2 juta dibandingkan September 2024.
Sekalipun demikian, kesenjangan antara desa dan kota masih ada, dengan tingkat Kesenjangan Ekonomi di pedesaan mencapai 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,73 persen.
Kredibilitas BPS dipertanyakan setelah merilis Peningkatan Ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen, jauh di atas perkiraan Sebanyaknya ekonom. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai ada kejanggalan dalam data penopang pertumbuhan, terutama pada sektor industri pengolahan.
(del/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
