BPS Pertimbangkan Pakai Data Retribusi Negara untuk Ukur Pendapatan Penerima Bantuan Pemerintah

JAKARTA – Badan Pusat Statistik ( BPS ) mempertimbangkan peluang integrasi dan pemanfaatan data perpajakan dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Keadaan Ekonomi Negara (DTSEN) . Wacana penajaman basis data ini ditujukan untuk Memanfaatkan akurasi pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (Bantuan Pemerintah).

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS, Setia Pramana menjelaskan, bahwa pengukuran tingkat Kesenjangan Keadaan Ekonomi Negara Pada Di waktu ini masih mengandalkan pendekatan pengeluaran rumah tangga ketimbang tingkat pendapatan. Pendekatan ini diambil lantaran pemerintah belum memegang basis data pendapatan masyarakat yang utuh dan terintegrasi secara nasional.

“Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kita lakukan pengeluaran,” ujar Setia dalam paparan di Gedung Politeknik Statistik STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Baca Bahkan: BPS Ungkap Penentuan Desil dan Pengukuran Kesenjangan Ekonomi Mengkalkulasi Lebih dari 40 Variabel

Untuk menutup celah tersebut, Setia membuka ruang kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan data perpajakan sebagai salah satu indikator pendukung pendapatan masyarakat Pada waktu yang akan datang.

“Kalau kita bicara data, itu (data Retribusi Negara) sangat memungkinkan bahwa kita berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang ada,” tegasnya.