Jakarta, CNN Indonesia —
Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu, kembali beraksi karena diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Retribusi Negara Kementerian Keuangan.
Setidaknya ada 6 juta data Nomor Pokok Sangat dianjurkan Retribusi Negara (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Breach Forums. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya Merupakan milik Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta Mata Uang Nasional. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” ujar Teguh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya Bahkan dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.
Teguh Bahkan menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.
Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
“Dalam sampel ini kamu Berniat mendapatkan informasi pribadi tentang Kepala Negara Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, Ditambah lagi dengan ada Bahkan data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna,” demikian bunyi keterangan Bjorka dalam forum gelap tersebut.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X, Bahkan mengungkap penjualan data Ditjen Retribusi Negara yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim Pernah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Retribusi Negara, otoritas Retribusi Negara resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Sangat dianjurkan Retribusi Negara), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi,” cuit Falcon Feeds.
Merespons dugaan insiden ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman.
“Di waktu ini tim teknis DJP Baru saja melakukan pendalaman,” ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Rabu (18/9).
(lom/dmi)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
