Jakarta, CNN Indonesia —
Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) meminta program Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Rp7 juta dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal AEML Rian Ernest menjelaskan permintaan itu didasari masyarakat baru mulai terbiasa dengan sistem Bantuan Pemerintah yang sebelumnya mengalami Sebanyaknya perubahan.
“AEML itu berharap Supaya bisa di pemerintahan selanjutnya, di bawah Pak Prabowo Pak Gibran, Bantuan Pemerintah khusus untuk roda dua ini tetap dijalankan karena pelaku usaha ini Pernah terjadi terbiasa dengan sistem reimbursement-nya,” ujar Ernest di Jakarta Selatan, Kamis (22/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rian mengamini pendapat bahwa penyerapan Bantuan Pemerintah pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik baru sebesar Rp7 juta dari pemerintah itu masih kurang baik.
“Untuk pembelian Kendaraan Pribadi Serta untuk Bantuan Pemerintah buat kendaraan roda dua angka penyerapan insentif roda dua di tahun lalu memang kurang baik,” tuturnya.
Tidak seperti Manakala program Bantuan Pemerintah Dalam waktu singkat disetop, justru malah membuat momentum peralihan Kendaraan Bermotor Roda Dua konvensional ke Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik di masyarakat hilang.
Ia mengklaim terus berkomunikasi dengan pemerintah seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal untuk mempertahankan kebijakan insentif ini.
Sepanjang tahun ini jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik konsumen yang Pernah terjadi mendapat Bantuan Pemerintah Rp7 juta Pernah terjadi mencapai 53.904 unit.
Distribusi Bantuan Pemerintah itu Pernah terjadi melampaui target Kemenperin Dengan kata lain 50 ribu unit di tahun ini. Kendati terjadi peningkatan yang signifikan, sisa kuota pemberian Bantuan Pemerintah pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik masih 546.096 unit Merujuk pada target Pada dasarnya.
Target pemberian Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik pada 2024 seharusnya 600 ribu unit menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada awal tahun ini menyatakan alokasi anggaran Pernah terjadi dikurangi menjadi Rp350 miliar yang berarti cuma untuk 50 ribu unit. Pengurangan ini menyikapi hasil pada tahun lalu yang jauh di bawah target.
Menurut situs Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), yang dikutip Selasa (6/8), 53.904 Bantuan Pemerintah Pernah terjadi diterima masyarakat pada tahun ini.
Bila dibanding data penyaluran pada 2023 Sebanyaknya 11.532 unit, maka sepanjang tahun ini meningkat 36.267 unit.
Saat ini Bahkan Bahkan ada 19.957 pemohon yang masih melakukan proses pendaftaran penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik.
(can/fea)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
