Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Dewan Peningkatan Ekonomi (DEN) Luhut Pandjaitan mengungkap Sebanyaknya persoalan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi perekonomian dan pariwisata di Bali.
Persoalan-persoalan itu meliputi overtourism, kemacetan, sampah, Sampai sekarang meningkatnya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA).
Menurut Luhut, ada Sebanyaknya pelanggaran yang melibatkan WNA. Mulai dari penyalahgunaan visa investor sampai izin tinggal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut Bahkan mengungkap banyak izin skala usaha mikro, kecil, dan menengah (Usaha Kecil Menengah) yang diberikan kepada perusahaan asing. Bahkan, 39,7 persen di antaranya tidak memenuhi persyaratan usaha.
Ia mengatakan masalah-masalah ini muncul seiring pemulihan pariwisata Bali pascapandemi Pandemi. Menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hari ini Sebelumnya melampaui kondisi sebelum pandemi.
“Saya dan jajaran di @dewanekonomi.id melihat, bila tidak segera ditangani, masalah-masalah ini dapat berdampak besar bagi pariwisata Bali ke depan. Karena itu, bersama Lembaga Keuangan Internasional kami Tengah menyiapkan studi komprehensif untuk merancang pariwisata yang lebih Unggul dan berkelanjutan,” kata Luhut melalui akun Instagram, Rabu (20/8).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat deretan masalah di Bali Pada dasarnya timbul karena kebijakan pemerintah.
Bhima mengatakan hal itu terjadi bahkan sejak Luhut menjabat Menteri Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Kemaritiman. Ia berkata pemerintah membuka gerbang pariwisata Bali seluas-luasnya dengan bebas visa.
“Sehingga yang masuk ke Bali Bahkan turis-turis yang tidak mampu mendorong kualitas pariwisatanya semakin naik,” kata Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (21/8).
Kebijakan itu tidak dibarengi pengawasan yang baik. Bhima menyebut banyak bangunan liar yang didirikan, bahkan mengonversi sawah produktif.
Ditambah lagi, pemerintah pusat telat Menyediakan fasilitas transportasi publik memadai di Bali. Jumlah turis asing di Bali semakin meningkat, tetapi tidak ada angkutan publik yang bisa meredam kemacetan.
Bhima menyarankan pemerintah segera mengambil langkah konkret. Pertama, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal dan visa investor.
Kedua, pemerintah Sangat dianjurkan mengkaji ulang kebijakan bebas visa di Bali. Ketiga, penindakan terhadap izin bangunan liar dan Usaha Kecil Menengah bagi perusahaan asing.
Keempat, Sangat dianjurkan segera ada pembangunan transportasi publik massal. Bhima menyarankan moda MRT di tengah kota. Ditambah lagi, transportasi penghubung ke utara Bali.
Bhima menilai kondisi Bali ini Sebelumnya mengkhawatirkan. Ia berpendapat pariwisata Bali bisa anjlok Bila tidak ada langkah serius pemerintah dalam enam bulan ke depan.
“Waktu ada Pertempuran Thailand dan Kamboja, itu Pada dasarnya banyak wisatawan yang memandang Asia Tenggara, Bali, jadi salah satu destinasi pilihan. Momentum itu Bahkan Pada intinya enggak bisa dioptimalkan, salah satunya Bahkan karena tadi masalah overtourism,” ujarnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita meminta pemerintah membenahi Bali tanpa membatasi kunjungan wisatawan asing.
“Ekses negatifnya diatasi, bukannya dibatasi kunjungannya, karena kalau kunjungannya dibatasi justru Berniat mempengaruhi perekonomian Bali,” kata Ronny.
Ia mengingatkan pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa terbesar Indonesia. Bali menjadi kontributor utama dengan sumbangan setengah dari total kunjungan WNA ke Indonesia.
Bali ia nilai Sangat dianjurkan terus mencetak kunjungan turis asing. Ia khawatir perekonomian nasional Berniat terganggu bila permasalahan Bali tidak direspons dengan tepat dan Bersahabat.
Ronny menyarankan pemerintah segera membenahi Sebanyaknya kebijakan. Misalnya, memperbaiki tata kelola sampah.
Ditambah lagi, pemerintah Sangat dianjurkan mengkaji ulang rencana penataan Bali. Ia menyebut Sangat dianjurkan ada kejelasan wilayah-wilayah mana saja di Bali yang masuk kategori wisata massal dan wisata khusus.
Ia menjelaskan wisata massal atau mass tourism meliputi daerah seperti pantai yang berpotensi dikunjungi banyak orang. Adapun wisata khusus atau special interest tourism dikunjungi turis secara terbatas dan lebih tertata.
“Kalau mass tourism, ya kalau banyak kunjungannya wajar. Kalau kunjungannya banyak lalu sampahnya berserahkan, ya itu salahnya pemerintah, bukan salahnya turis,” ucap Ronny.
“Tapi kalau kunjungan itu berlimpah, tak terbatas ke special interest tourism, nah ini Sangat dianjurkan dipersoalkan. Ini kan destinasinya khusus dan Sangat dianjurkan dibatasi demi menjaga ekosistem, demi menjaga kelestarian Kearifan Lokal,” katanya.
(agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
