Alasan Tak Ada Informasi Kenaikan Gaji PNS di 2026

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Negara Prabowo Subianto tidak mengungkap rencana pemerintah menaikkan gaji PNS pada 2026 saat Pidato Kepala Negara RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (15/8) kemarin.

Pidatonya lebih banyak berisi postur fiskal dan arah kebijakan, termasuk perintah kepada Menteri BUMN untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah.

Prabowo Bahkan menyebut Berniat ada pemangkasan jumlah komisaris Sampai sekarang penghapusan tantiem di BUMN.

“Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun?” ucapnya yang disambut riuh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Padahal, pada masa Kepala Negara Joko Widodo, nota keuangan kerap menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya, pada 2023 Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS untuk 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan memang belum ada keputusan dari pemerintah soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.

Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan Pernah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional.

“Untuk gaji, kita Bahkan Berniat melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan pemerintah Di waktu ini masih berfokus pada kebijakan penerimaan kandidat pegawai negeri sipil (CPNS) yang Pernah disepakati.

Koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini Bahkan terus dilakukan untuk membahas kebutuhan aparatur negara.

Lalu apa program prioritas pemerintah pada 2026 mendatang?

Kepala Negara Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2026 menyampaikan delapan program prioritas yang menjadi penyerapan utama anggaran negara. Program-program tersebut mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, Sampai sekarang perumahan rakyat.

Berikut daftar program prioritas Prabowo yang buat kenaikan gaji PNS buram di 2026:

1. Ketahanan pangan – Rp164,4 triliun

Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk Mengoptimalkan swasembada pangan. Dari jumlah tersebut, Bantuan Pemerintah pupuk mencapai Rp53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional, menekan harga, dan Mengoptimalkan daya beli masyarakat.

Terlebih lagi, alokasi ini ditujukan untuk Mengoptimalkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi Barang Dagangan utama, stabilisasi stok, serta penguatan cadangan pangan nasional yang strategis.

2. Ketahanan energi – Rp402,4 triliun

Bantuan Pemerintah energi masih menyerap porsi terbesar anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana untuk Bantuan Pemerintah BBM, listrik, serta LPG 3 kilogram.

Dengan langkah ini, beban masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global diharapkan tetap terjaga.

Tak hanya itu, anggaran energi Bahkan diarahkan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), insentif biodiesel, serta program listrik desa. Pembangunan infrastruktur energi menjadi bagian dari upaya Mengoptimalkan akses dan Memperjelas pemanfaatan energi bersih di seluruh wilayah.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp335 triliun

Program MBG menjadi salah satu prioritas besar dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, Sampai sekarang balita.

Selain Menyediakan asupan gizi, MBG Bahkan diharapkan memberi dampak ekonomi.

Program ini melibatkan Usaha Kecil Menengah, petani, nelayan, dan peternak sebagai penyedia bahan pangan, sehingga membuka lapangan kerja dan Mengoptimalkan rantai pasok lokal.

4. Pendidikan – Rp757,8 triliun

Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dalam APBN 2026. Anggaran ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 penerima.

Selain program bantuan, Rp178,7 triliun dari anggaran pendidikan dipersiapkan untuk gaji dan tunjangan guru.

Pemerintah Bahkan mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui Penanaman Modal pada sarana, kurikulum, serta program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

5. Kesehatan – Rp244 triliun

Anggaran kesehatan diarahkan pada layanan dasar dan perluasan akses. Salah satunya berupa bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar Rp69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran.

Terlebih lagi, belanja kesehatan digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, serta program Diagnosis gratis.

Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai Penanaman Modal jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

6. Pembangunan desa, koperasi, dan Usaha Kecil Menengah – Rp181,8 triliun

Pemerintah merencanakan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai wadah ekonomi produktif di tingkat lokal. Dukungan pembiayaan Ekonomis Bahkan disiapkan melalui perbankan BUMN (Himbara) guna Mengoptimalkan permodalan usaha kecil.

Terlebih lagi, tersedia Bantuan Pemerintah bunga Rp36,5 triliun dan dana desa Rp60,6 triliun. Belanja ini diarahkan untuk Mengoptimalkan peran desa sebagai pusat ekonomi rakyat, sekaligus Mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa.

7. Lini pertahanan, keamanan, dan hukum – Rp424,8 triliun

Sektor Lini pertahanan mendapat alokasi Rp185 triliun, yang diprioritaskan untuk modernisasi alutsista serta penguatan komponen cadangan. Anggaran ini Bahkan diarahkan untuk Mengoptimalkan konsep Lini pertahanan semesta.

Sementara itu, sektor keamanan dialokasikan Rp179,4 triliun dan hukum Rp60,4 triliun.

Fokusnya pada peningkatan keamanan dalam negeri serta penindakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk Pencurian Uang Negara, narkotika, dan pencucian uang.

8. Penanaman Modal, perdagangan, dan perumahan – Rp57,7 triliun

Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah, dengan pembiayaan untuk 770 ribu unit rumah pada 2026.

Anggaran ini mencakup fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp33,5 triliun, dukungan melalui SMF Rp6,6 triliun, dan Bantuan Pemerintah bunga Rp5,6 triliun.

Terlebih lagi, terdapat insentif PPN sebesar Rp3,4 triliun bagi rumah komersial. Program ini diharapkan dapat Memperjelas akses kepemilikan rumah sekaligus Membantu pertumbuhan sektor properti dan konstruksi.

(del/agt)