Jakarta, CNN Indonesia —
Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) berharap program Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik sebesar Rp7 juta dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Melalui program bantuan pemerintah itu, masyarakat mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Roda Dua atau Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses transisi ke kendaraan berbahan bakar hijau yang lebih ramah lingkungan.
Sekretaris Jenderal AEML Rian Ernest T mulanya mengungkap bahwa angka penyerapan insentif roda dua pada 2023 kurang baik. Hal tersebut dikarenakan ada perubahan persyaratan yang justru membuat masyarakat bingung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia membandingkan dengan persyaratan Bantuan Pemerintah di tahun ini, yang dinilai lebih jelas dan simpel. Sekalipun memang kuotanya tidak banyak.
“Tapi kalau dibandingkan secara angka ini Pada dasarnya Pernah terjadi baik banget. AEML itu berharap Supaya bisa di pemerintahan selanjutnya, di bawah Pak Prabowo Pak Gibran, insentif khusus untuk roda dua ini tetap dijalankan karena pelaku usaha ini Pernah terjadi terbiasa dengan sistem reimbursement-nya,” ujar Ernest dalam media gathering di The Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).
“Dan publik Bahkan Pernah terjadi melihat ada insentif Rp7 juta ini. Kalau tiba-tiba disetop ya momentumnya menjadi hilang. Ini aspirasi kami,” imbuhnya.
Ernest pun menuturkan pihaknya tetap berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal untuk mempertahankan kebijakan insentif Rp7 juta untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik tersebut.
Ia berharap pemerintah mulai memberlakukan kebijakan lain seperti lebih progresif Menyediakan edukasi publik tentang Mobil Listrik, Memperluas low emission zone, Sampai saat ini mengevaluasi Bantuan Pemerintah BBM berjenis Pertalite.
“Jangan sampai Pertalite itu menggunakan uang negara, tapi dikonsumsi oleh masyarakat yang harusnya tidak berhak. Jadi kalau pemerintah bisa mengalihkan sebagian Bantuan Pemerintah Pertalite itu ke industri EV, khususnya roda dua, menurut kami ini Berniat lebih oke mengurangi emisi, mendorong industri lokal Bahkan untuk bertumbuh,” jelas Ernest lebih lanjut.
(del/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
