REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemimpin Negara Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah anggapan bahwa pengetatan Hukuman ekonomi terhadap Iran dilakukan karena Washington kehabisan opsi militer. Trump mengatakan AS masih menunggu Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Washington.
Menurut Trump, Iran bersedia bernegosiasi mengenai penerapan Hukuman ekonomi terbaru oleh AS. Meskipun demikian, Iran disebut belum siap membuat kesepakatan yang dinilai tepat oleh Trump.
“Mereka ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak siap untuk membuat kesepakatan yang tepat, menurut saya,” kata Trump kepada awak media pada Jumat (21/8/2026), dilaporkan Anadolu Agency.
Trump membantah pengetatan Hukuman ekonomi terhadap Iran dilakukan karena AS Sebelumnya kehabisan opsi militer. Trump mengatakan ingin melihat dampak Hukuman terhadap perekonomian Iran yang Pernah terjadi menghadapi tekanan setelah hampir enam bulan berkonflik dengan AS.
“Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya angkatan laut, mereka tidak punya angkatan udara, mereka tidak membayar tentara mereka, mereka tidak membayar polisi mereka. Mereka memiliki Ketidakstabilan Ekonomi 350 persen,” kata Trump dalam klaimnya mengenai kondisi ekonomi dan militer Iran.
Trump Bahkan menyarankan Supaya bisa AS mempertahankan “kontrol penuh” atas wilayah di sekitar Selat Hormuz. Wilayah tersebut mencakup jalur air penting dan area daratan di sekitar Iran bagian selatan.
Sementara itu, pemerintah Iran mengecam penerapan Hukuman ekonomi baru oleh AS. “Deklarasi Amerika Serikat tentang Hukuman ekonomi baru terhadap Iran jauh lebih dari ‘Pertempuran ekonomi’ yang melanggar hukum terhadap satu negara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei melalui akun X-nya.
Baghaei berpendapat tidak ada negara yang dapat secara sah memaksa bank, perusahaan, atau bandara asing di bawah yurisdiksi negara berdaulat lainnya untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Menurut Ia, Hukuman sekunder tidak memiliki dasar dalam hukum internasional karena melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan Merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 Piagam PBB dan prinsip larangan intervensi yang ditegaskan Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua.
Baghaei Bahkan mengaitkan Hukuman tersebut dengan blokade Angkatan Laut AS. Menurut Ia, kombinasi kebijakan tersebut mengikis kedaulatan negara lain sehingga menjadi sesuatu yang “sementara, bersyarat, dan dapat dibatalkan atas kehendak kekuatan lain.”
Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya memperingatkan sekutu AS Supaya bisa ikut mengisolasi Iran secara ekonomi. Ia mengatakan negara atau sekutu yang tidak mengambil langkah tersebut berarti memilih berhadapan dengan Washington.
“Ini Nanti akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dan kami Nanti akan datang ke mereka (sekutu) dan mengatakan, Anda bersama kami atau melawan kami,” kata Bessent saat diwawancarai CNBC, Kamis (20/8/2026).
Ketika ditanya apakah AS Nanti akan turut menekan China Supaya bisa ikut mengisolasi Iran secara ekonomi, Bessent mengatakan terdapat banyak pembicaraan yang sebaiknya dilakukan secara privat. Meskipun demikian, Bessent mengakui AS turut meminta China mengikuti permintaan untuk mengisolasi Iran.
Ia menambahkan Hukuman terbaru diharapkan semakin menekan perekonomian Iran. Tujuan Pada Pada intinya Merupakan menjatuhkan pemerintahan Iran.
“Ini Nanti akan berhasil di Iran dan kami Nanti akan menghancurkan rezim ini. Ini bakal menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia,” ujar Bessent.
Menurut Bessent, penerapan Hukuman ekonomi dapat mengurangi kebutuhan AS untuk terlibat dalam operasi militer besar melawan Iran.
“Bila kita melakukan tekanan ekonomi maksimum, maka itu berarti bahwa kemungkinan tidak Nanti akan ada restart kinetik skala besar, tetapi saya Nanti akan menekankan bahwa itu untuk Pada Pada saat ini,” ucapnya.
Pada Rabu (19/8/2026), Trump mengumumkan apa yang disebutnya sebagai “operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah diambil terhadap suatu negara”, yang ditujukan kepada Iran. Ia mengatakan AS Nanti akan memotong saluran finansial dan komersial yang Menyediakan dukungan ekonomi untuk Iran.
Trump Bahkan melayangkan ancaman kepada negara yang Membantu Iran secara ekonomi. “Saya Bahkan mengumumkan bahwa negara manapun yang memperbolehkan institusi finansial, Usaha, bandara, atau entitas pemerintah yang Menyediakan tipe garis kehidupan apapun untuk Iran Nanti akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar,” ujarnya.
Meski menghadapi ancaman tersebut, pemerintah Iran tidak Menyediakan respons reaktif. Pemerintah Iran mengatakan melanjutkan kebijakan yang gagal hanya Nanti akan membawa kekalahan dan permusuhan yang lebih besar dari rakyat Iran.
Pemerintah Iran Bahkan mengingatkan bahwa Aksi Teror ekonomi yang dipraktikkan AS berpotensi mengancam perekonomian global dan kedaulatan Sebanyaknya negara di dunia.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
