Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung menggebrak usai dilantik Kepala Negara Prabowo Subianto pada Senin (8/9) lalu.
Tak lama setelah dilantik, ia menyatakan Akan segera membongkar celengan negara yang berada di Bank Indonesia untuk mendongkrak ekonomi yang belakangan ini lesu.
Purbaya menyebut selama ini pemerintah punya celengan Rp425 triliun di Bank Indonesia
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana yang berasal dari hasil pungutan Retribusi Negara dan sumber penerimaan negara lain itu hanya dibiarkan mengendap dan tidak bisa diakses perbankan.
Pada Pada akhirnya, sistem keuangan dalam negeri kering, ekonomi melambat dan orang Indonesia susah mencari kerja.
“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Purbaya mengatakan Sebelumnya lapor ke bosnya untuk memanfaatkan itu dan Sebelumnya direstui.
“Saya Sebelumnya lapor ke Kepala Negara (Prabowo), ‘Pak, saya Akan segera taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kementerian Keuangan) Di waktu ini punya Rp425 triliun di Bank Indonesia, cash. Makanya saya taruh Rp200 triliun,” ungkap Purbaya.
Lalu tepatkah kebijakan itu. Bisakah Bahkan kebijakan itu membuat rakyat mudah cari kerja lagi?
Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengamini penyaluran Rp200 triliun ke enam bank Akan segera menambah likuiditas bank.
Ia mengatakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) bank-bank milik negara Sebelumnya di atas 90 persen. Menurutnya, kehadiran suntikan dana itu baik karena Akan segera menambah ruang bank untuk menyalurkan kredit.
“Dengan adanya tambahan likuiditas tersebut, maka dapat mendorong bank untuk menyalurkan kredit yang dapat mendorong pergerakan ekonomi serta harapannya Merupakan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan Mengoptimalkan daya beli masyarakat,” kata Trioksa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/9).
Meski demikian, Trioksa memberi Sebanyaknya catatan terhadap kebijakan Purbaya itu. Ia mengingatkan kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri.
Pemerintah, ucapnya, Dianjurkan memastikan kemudahan dan kepastian Penanaman Modal dan usaha. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja hanya bisa terwujud bila suntikan Rp200 trililiun ke bank didukung iklim usaha yang baik.
Trioksa menilai kesuksesan kebijakan ini memang Bahkan bergantung pada kondisi perekonomian global. Akan segera tetapi, ia melihat kebijakan Purbaya ini bisa mendongkrak Peningkatan Ekonomi Indonesia.
“Bila kondisi global terkendali, harapannya bisa sesuai prediksi Pak Menkeu bisa di atas 5 persen atau bahkan menyentuh 6 persen di tahun-tahun mendatang, Yang utama Merupakan bagaimana kebijakan tersebut dapat Mengoptimalkan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan dampak penempatan dana pemerintah memang pernah terbukti menggandakan kredit pada periode 2020-2021.
Saat itu pemerintah melakukan penempatan dana Rp66,99 triliun ke bank. Dana memicu sekitar Rp382-387 triliun kredit.
Artinya kata Syarifuddin, injeksi dana yang besar dengan tata kelola dan target sektor yang ketat berpotensi mengungkit pembiayaan beberapa kali lipat.
Dengan begitu, serapan tenaga kerja Bahkan bisa meningkat terutama di sektor konstruksi dan rantai pasok bahan bangunan yang menyerap jutaan pekerja. Kemudian, serapan tenaga kerja Bahkan terjadi Usaha Kecil Menengah yang menyumbang porsi dominan pekerjaan nasional.
“Sehingga akses kredit Ekonomis Mudah berubah menjadi perekrutan karyawan, pembelian bahan baku, dan perluasan kapasitas usaha,” katanya.
Supaya bisa dampak kebijakan tersebut maksimal, sambungnya, pemerintah Dianjurkan menetapkan multiplier minimum atas dana yang ditempatkan, pelaporan berkala realisasi kredit dan indikator tenaga kerja, serta clawback Seandainya target tidak tercapai.
“Dengan arsitektur seperti ini, injeksi Rp200 triliun bukan hanya mempercantik neraca bank, melainkan mendorong proyek baru, Memperjelas usaha, dan menciptakan lapangan kerja secara terukur,” katanya.
Ia menambahkan dampak penyebaran uang Rp200 triliun ke ekonomi dan penciptaan lapangan kerja memang tidak instan. Tapi Bahkan katanya, tidak Dianjurkan waktu bertahun-tahun untuk melihat dampaknya.
“Ketika pemerintah memindahkan dana ke bank dan Bank Indonesia tidak menyerap balik, likuiditas mengembang dalam hitungan hari; 2-8 minggu kemudian biaya dana dan suku bunga kredit mulai turun; pada bulan kedua-ketiga penyaluran kredit tampak nyata di KPR, modal kerja, dan koperasi; dalam 1-2 triwulan proyek perumahan, konstruksi, serta Usaha Kecil Menengah mendorong perekrutan; dan dampak makro ke PDB cenderung memuncak pada horizon 3-6 triwulan,” katanya.
Supaya bisa garis waktu ini terjadi katanya, pemerintah Sangat dianjurkan mengikat dana pada output melalui kuota sektoral dan wilayah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta Purbaya Supaya bisa memastikan betul bank menggunakan suntikan Rp200 triliun dengan baik.
Bhima berpendapat memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank belum Jelas mendorong ekonomi. Ia menyoroti potensi uang itu dibelikan surat berharga negara (SBN) oleh bank.
“Kalau bank himbaranya parkir dana di SBN, sama saja, itu namanya keluar kantong kanan, pindah kantong kiri, bukan pompa likuiditas ke masyarakat,” ucap Bhima.
Ia Bahkan mengingatkan Supaya bisa uang tersebut tidak dipakai membiayai program pemerintah tinggi risiko, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Bhima menyarankan Purbaya menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) khusus untuk ini. Aturan itu dibuat untuk membatasi penggunaan suntikan Rp200 triliun oleh bank Supaya bisa Sungguh-sungguh masuk ke sektor riil.
Bhima Bahkan menyarankan Purbaya mendorong bank untuk memakai uang itu mendanai sektor energi baru terbarukan (EBT). Selain sesuai dengan visi Prabowo mewujudkan 100 persen EBT 10 tahun ke depan, sektor ini Bahkan dinilai bakal menciptakan lapangan kerja.
“Sektor energi terbarukan itu punya andil mendorong 19,4 juta green jobs dalam 10 tahun ke depan, tapi selama ini bank Himbara kurang dari 1 persen porsi penyaluran kredit ke sektor energi terbarukan. Peralihan dana kas pemerintah dari Bank Indonesia ke Himbara jadi momentum transisi ke Kendaraan Bermotor Roda Dua ekonomi yang prospektif,” ujar Bhima.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
