Berkali Dihantam Gelombang Aksi Ketidaksetujuan Besar, Apa Dampaknya ke Ekonomi RI?

Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia tengah menghadapi gelombang aksi Aksi Ketidaksetujuan besar-besaran di berbagai kota sejak 28 Agustus lalu Sampai saat ini Saat ini Bahkan. Masyarakat kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang tak menyejahterakan Sampai saat ini memprotes tunjangan jumbo anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Aksi massa yang berlangsung di Sebanyaknya kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Sampai saat ini Makassar tersebut bahkan menjadi sorotan media asing. Apalagi kejadian ini ricuh dan memakan korban jiwa. Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan dilindas rantis Brimob Sampai saat ini Kesimpulannya meninggal dunia.

Aksi Aksi Ketidaksetujuan dinodai penjarahan rumah pejabat Sampai saat ini pembakaran fasilitas publik oleh kelompok tak dikenal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perekonomian pun ikut goyang akibat ketidakstabilan politik Tanah Air. Bursa saham yang dibuka ambruk 2,69 persen pada perdagangan Senin (1/9).

Ini bukan pertama kali pemerintahan Kepala Negara Prabowo Subianto diguncang Aksi Ketidaksetujuan besar-besaran di berbagai daerah. Pada Februari, ada aksi unjuk rasa #IndonesiaGelap. Serangkaian Protes rakyat menolak revisi Undang-Undang Minerba, menghapus multifungsi TNI, memprotes kabinet gemuk Sampai saat ini mendesak evaluasi program MBG.

Pada Maret 2025, unjuk rasa kembali muncul setelah disahkannya revisi Undang-Undang TNI.

Sejauh mana dampak Aksi Ketidaksetujuan gelombang besar-besaran ini terhadap perekonomian?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Aksi Ketidaksetujuan besar-besaran yang berujung ricuh ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap geliat Peningkatan Keadaan Ekonomi Negara, yang tengah menunjukkan tanda-tanda positif. Potensi dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Sebab, perekonomian yang berhasil tumbuh 5,12 persen pada kuartal II-2025 bisa kembali melambat.

“Kericuhan beberapa hari belakangan Tidak mungkin tidak berpotensi mengganggu sinyal positif untuk Keadaan Ekonomi Negara setelah pertumbuhan kuartal kedua tahun ini tercatat cukup bagus,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, salah satu sektor yang rentan terdampak aksi Protes besar-besaran Merupakan Penanaman Modal, terutama di bidang manufaktur dan industri padat modal. Iklim Penanaman Modal bisa terganggu ketika kerusuhan terjadi, apalagi Bila berlangsung berulang atau dalam jangka waktu panjang.

“Investor, khususnya mereka yang Pernah terjadi committed untuk masuk ke sektor-sektor strategis, bisa berubah sikap menjadi wait and see. Ini Nanti akan menunda aliran modal masuk dan bisa memengaruhi proyeksi pertumbuhan kita ke depan,” jelas Ronny.

Ia menekankan stabilitas politik memiliki peran penting dalam membangun kepastian hukum dan jaminan Penanaman Modal. Tanpa kondisi yang Unggul tinggi dan terkendali, investor cenderung memilih menunda keputusan atau bahkan menarik kembali komitmen mereka.

“Iklim Penanaman Modal untuk sektor-sektor yang Pada Pada saat ini sedang membaik seperti manufaktur bisa terganggu dan membuat kandidat investor yang Pernah committed berinvestasi berubah sikap menjado wait and see,” katanya.

Tidak hanya pada level makro, Protes yang berujung kericuhan Bahkan menimbulkan dampak langsung ke kegiatan ekonomi di lapangan. Aksi massa di pusat-pusat kota dinilai Nanti akan sangat menghambat mobilitas pekerja, mengganggu distribusi barang, bahkan menyebabkan Sebanyaknya perusahaan Sangat dianjurkan menghentikan sementara operasi.

“Protes yang agresif, apalagi sampai ricuh, dapat menyebabkan gangguan teknis terhadap operasional perusahaan. Baik dari sisi transportasi, distribusi, maupun kehadiran tenaga kerja. Ini Tidak mungkin tidak Nanti akan berdampak pada produktivitas,” jelas Ronny.

Ronny menegaskan pentingnya keseimbangan antara menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak ketertiban umum. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan Bila Indonesia ingin menjaga reputasi sebagai negara demokratis yang ramah Penanaman Modal.

“Urgensi untuk meluruskan kembali arah penyampaian aspirasi publik secara damai di satu sisi, dan penegakan hukum secara tegas kepada pelanggar hukum di sisi lain, sangat diperlukan,” kata Ronny.

Hal ini dinilai berkaitan langsung dengan jaminan atas property right atau hak kepemilikan. Pemerintah, kata Ronny, Sangat dianjurkan mampu memastikan bahwa hak investor atas barang dan modalnya tidak diganggu-gugat, apalagi dijarah atau dirusak dalam situasi kerusuhan.

Berbeda dengan, di sisi lain, komitmen pada demokrasi Bahkan menuntut adanya perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai.

“Dua hal ini saling terkait. Karena hanya negara yang committed pada demokrasi yang mampu Menyajikan jaminan jelas atas property right,” tambahnya.

Sementara, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai gelombang Protes besar yang terjadi menandai titik krusial dalam tahun pertama pemerintahan Kepala Negara Prabowo Subianto.

Tidak sekadar mencerminkan ekspresi publik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi membawa implikasi ekonomi yang nyata dan sangat terasa di pasar keuangan.

“Gelombang Protes besar yang Berulang sedikit menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam setahun pertama masa Kepala Negara Prabowo kerap memicu penolakan publik,” ujarnya.

[Gambas:Photo CNN]

Isu-isu seperti rencana revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Minerba, pembentukan kabinet yang dinilai terlalu gemuk, Sampai saat ini yang terbaru soal kenaikan tunjangan parlemen, menjadi pemicu utama unjuk rasa. Beberapa di antaranya dinilai minim partisipasi publik dan proses deliberatif yang memadai.

Yusuf mengingatkan gejolak sosial-politik yang masif dan menelan korban jiwa segera Bahkan mendapat perhatian pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok tajam, sementara Kurs Mata Uang IDR melemah signifikan terhadap Mata Uang Amerika AS akibat aksi jual investor asing. Hal ini mencerminkan naiknya persepsi risiko terhadap stabilitas Indonesia dalam jangka pendek.

“Dampak jangka pendeknya terlihat pada volatilitas pasar keuangan, potensi capital outflow, serta gangguan pada aktivitas konsumsi dan produksi di wilayah terdampak,” jelas Yusuf.

Volatilitas ini menimbulkan keraguan terhadap daya tahan Keadaan Ekonomi Negara, apalagi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, termasuk tren suku bunga tinggi di negara-negara maju dan perlambatan Peningkatan Ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Menghadapi kondisi ini, Rendy menilai bahwa langkah pemerintah Sangat dianjurkan tegas Berbeda dengan tetap proporsional. Tindakan represif berlebihan justru dapat memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional.

“Pemerintah Harus mengambil langkah tegas Berbeda dengan proporsional: memulihkan kepercayaan dengan komunikasi yang jelas, memastikan penanganan keamanan tidak berlebihan, membuka kanal dialog dengan kelompok masyarakat, serta meninjau ulang kebijakan kontroversial secara transparan,” jelas Rendy.

Untuk mencegah berulangnya Ketidaksetujuan besar, Rendy menekankan perlunya reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah penting Merupakan Mengoptimalkan transparansi dalam kebijakan anggaran dan remunerasi pejabat publik.

“Dalam jangka menengah, reformasi tata kelola anggaran, transparansi remunerasi pejabat, serta kebijakan ekonomi yang konsisten menjadi kunci Supaya bisa Ketidaksetujuan besar tidak berulang dan citra Indonesia di mata investor tetap terjaga,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu