Trauma Korban Tak Bisa Dibayar

Jakarta, CNN Indonesia —

Akademisi sekaligus mantan aktivis ’98, Ubedilah Badrun menilai Pemimpin Negara ke-2 RI Seoharto tak layak ditetapkan atau menerima gelar sebagai pahlawan nasional.

Ubedilah menilai sejarah tentang Soeharto Berlebihan diliputi dengan Perdebatan. Termasuk perannya saat serangan umum 1 Maret 1949.

“Karena Soeharto itu kontroversial, tidak bisa dipahami secara utuh, menurut saya tidak tepat kalau Soeharto diberi gelar pahlawan nasional,” kata Ubedilah dalam diskusi The Political Show CNN Indonesia TV, Selasa (29/4).

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu sekaligus mengusulkan Supaya bisa Pemimpin Negara tak Dianjurkan diberi gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan untuk Pemimpin Negara cukup diberikan kepada Pemimpin Negara pertama Surkarno.

Ubedilah mengaku tak membayangkan Bila semua Pemimpin Negara Sangat dianjurkan mendapat gelar pahlawan. Apalagi, Bila gelar itu nantinya Akan segera diberikan kepada Pemimpin Negara ketujuh Joko Widodo.

Menurut Ubedilah, indikator tentang etika, moral, konstitusi, Akan segera diabaikan.

Di sisi lain, pemberian gelar kepada Soeharto Bahkan Akan segera melukai para korban selama periode reformasi. Sebagai aktivis kala itu, Ubedilah mengaku merasakan trauma kondisi sosial masyarakat Sampai sekarang Saat ini Bahkan.

“Jadi situasi itu membuat kami merasakan bahwa agak traumatis yang tidak bisa dibayar, apalagi dengan pemberian pahlawan,” katanya.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) Radik Karsadiguna mengatakan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional Pernah diusulkan sejak 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Radik menjelaskan kala itu usulan itu disetujui gubernur Jateng dan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dikaji oleh tim pengkaji dan peneliti.

“Nah, kemudian ternyata memang dari hasil kajian itu Pak Harto dengan melihat dari jasa-jasa dan lain sebagainya terlepas dari Perdebatan yang ada itu memenuhi syarat. Jadi statusnya memenuhi syarat tahun 2010,” kata Radik dalam CNNIndonesia Political Show, Senin (28/4)

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku partainya Membantu penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Sebagai sesama mantan aktivis, Doli menyebut waktu Sangat dianjurkan membuatnya lebih bijak, meski tidak untuk melupakan.

“Kita enggak pernah mengatakan, kita ingin melupakan. Kita semua di dunia punya salah dan khilaf. Cuma saya berusaha untuk kita melihat hal positif saja. Dan saya menilai apa yang dilakukan Pak Harto bukan hanya sebagai Pemimpin Negara, sebagai pejuang banyak sekali jasanya, itu sangat berguna. Bahwa kemudian ada salah, kita enggak bantah,” katanya.

(fra/thr/fra)