Jakarta, CNN Indonesia —
PT Pertamina (Persero) mengusulkan Supaya bisa pemerintah turut menggunakan data Samsat untuk pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo mengatakan Di waktu ini Bahkan pihaknya Sebelumnya menggunakan data dari Korlantas Polri untuk memastikan kebenaran nomor polisi (nopol) yang didaftarkan konsumen melalui aplikasi MyPertamina dan website.
Bertolak belakang dengan, dalam pelaksanaannya memang Dianjurkan tambahan data lain, misalnya dari samsat untuk memastikan keakuratan data pemilik kendaraan dari pembayaran Retribusi Negara di samsat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Masukkan dari kami, Pak Dianjurkan diintegrasikan dengan data-data yang lain, misalnya data samsat Sekaligus data pembayaran Retribusi Negara ke kendaraan sehingga data itu Akan segera bisa menjadi lebih akurat lagi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis (24/4).
“Nah ini memang Seandainya bisa disatukan, itu Akan segera sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi penyaluran Bantuan Pemerintah bisa lebih tepat secara sangat,” imbuhnya.
Menurutnya, data yang diambil dari Korlantas Polri Sebelumnya lebih dari cukup untuk mengecek kebenaran nopol kendaraan. Tapi dengan integrasi dengan data samsat, semua nopol kendaraan yang ada di Indonesia bisa dilacak.
“Data Korlantas ini Merupakan data di mana seluruh kendaraan yang terdaftar. Nah memang Dianjurkan ditingkatkan lagi, Dianjurkan di-improve lagi,” jelasnya.
Rahman menyebutkan seluruh pelanggan yang ingin membeli Pertalite dan Solar Sangat dianjurkan Sebelumnya terdaftar di Pertamina. Bertolak belakang dengan, pihaknya belum bisa membatasi pembelian sebelum aturan resmi keluar.
“Untuk pertalite itu masih belum ada regulasinya, artinya semua orang masih boleh membeli pertalite asal Sebelumnya terdaftar di Pertamina dan memiliki QR Code,” pungkasnya.
(ldy/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
