Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat tentang Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.
SE Mendagri nomor 200.5/629/SJ itu diteken Tito pada Kamis, 13 Februari 2025. SE itu menyatakan anggaran retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Surat ini Bahkan untuk mengoreksi SE Mendagri sebelumnya yang bernomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025. Sebelumnya SE pada 11 Februari itu menyatakan pembiayaan retreat kepala daerah ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemda, Tidak seperti SE terbaru menyatakan sepenuhnya dibiayai APBN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri,” bunyi isi surat edaran yang terbaru tersebut.
Dihubungi terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto Sudah membenarkan surat edaran terbaru yang diteken Tito pada hari ini.
“Betul,” kata Bima, Kamis (13/2).
Bima mengatakan agenda pembekalan tersebut Nanti akan diambil dari anggaran Kementerian Dalam Negeri, karena pihaknya memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.
“Ini sangat penting Supaya bisa dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka,” kata Ia.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan anggaran retreat ratusan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Magelang, Jateng berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan pemda.
“Cost sharing antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah,” kata Hasan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2), “”Detailnya tapi tanya sama Kementerian Dalam Negeri.”
Terkait rencana cost sharing itu, Bima mengatakan Mendagri Tito yang Pada Pada akhirnya memutuskan biaya kepala daerah ikut retreat itu tak dibebankan Bahkan ke pemda lewat APBD.
Ia menjelaskan selama ini memang untuk pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur daerah biasanya dilakukan dengan pola burden sharing atau pembagian antara kementerian dan pemerintah daerah.
Ia mengatakan Setiap Waktu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran pemda termasuk kepala daerah. Di satu sisi, Bahkan ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas.
“Tidak seperti kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD tapi Nanti akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian Dalam Negeri demi Mengoptimalkan kapasitas kepala daerah Terfavorit yang tidak semuanya dari latar belakang birokrat,” kata Bima.
“Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah dengan menggunakan anggaran Kementerian Dalam Negeri. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri,” tambahnya.
Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jateng Nanti akan dilaksanakan pada 21 Februari 2025 mendatang. Sehari sebelumnya Prabowo melantik ratusan kepala daerah yang tak ada perkara hasil Pemilihan Umum lagi di MK (MK).
Halaman selanjutnya: Urgensi kepala daerah…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
